Wali Kota Serang Dukung Honorer Demo di Depan DPR, 7 Agustus
Massa tenaga honorer berdemo ke Jakarta (Dok. Istimewa/Taufik Hidayat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Serang, IDN Times - Wali Kota Serang Syafrudin mengaku tak akan memberikan sanksi terhadap ratusan pegawai honorer yang ikut berdemonstrasi pada 7 Agustus 2023 di depan gedung DPR, Jakarta.
"Gak ada sanksi untuk (honorer) Kota Serang, malah dukung," kata Syafrudin saat dikonfirmasi, Rabu (9/8/2023).
Baca Juga: Demo di Gedung DPR, Honorer Banten Minta Diangkat Jadi PNS
1. Pelayanan dasar tak terganggu saat para tenaga honorer berdemonstrasi, 7 Agustus lalu
AntaranewsMantan Kepala Dinas lingkungan Hidup Kota Serang itu menuturkan, pelayanan dasar di Kota Serang tak terganggu, meski ada sebanyak 550 pegawai non-Aparatur Sipil Negera (ASN) yang ikut berdemo di Jakarta.
"Kita punya hampir 4 ribu pegaawai honorer, jadi pelayanan tetap berjalan jadi gak ada yang terganggu," katanya.
2. Kota Serang tetap menganggarkan gaji honorer tahun 2024
Massa tenaga honorer berdemo ke Jakarta (Dok. Istimewa/Taufik Hidayat)Bahkan, ia menegaskan tetap akan mengalokasikan anggaran untuk gaji honorer pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 mendatang. Sebab, hingga saat ini, kata Syafrudin, Pemkot Serang masih membutuhkan tenaga honorer.
"Anggaran gaji honorer (2024) masih dianggarkan," katanya.
Baca Juga: Pj Gubernur Banten Tetap Anggarkan Gaji Honorer Tahun 2024
3. Pj Gubernur Banten bakal memberikan sanksi jika layanan publik terganggu oleh demonstrasi para honorer
Gubernur Banten, Al Muktabar. (Dok. Bank Banten)Sikap Wali Kota Serang ini berbanding terbalik dengan Pj Gubernur Banten Al Muktabar yang mengatakan bakal memberikan sanksi terhadap honorer yang demo jika pelayanan terganggu. Bahkan, sebelum honorer demo, Pemprov Banten melalui Pj Sekda Banten telah mengeluarkan surat edaran agar OPD wajib melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja para pegawai non ASN.
“Apakah itu mengganggu kerjanya atau seperti apa. Jenjang evaluasi teknis itu di organisasi perangkat kerja daerah, nanti kita lihat laporannya seperti apa,” katanya.
Sebelumnya, ribuan tenaga honorer Provinsi Banten melakukan demonstrasi besar-besaran di Jakarta hari ini, Senin (7/8/2023). Mendesak pemerintah agar mengangkat mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tanpa tes.
"Semua forum honorer dari provinsi dan kabupaten kota di Banten ikut hadir," kata Ketua Forum Honorer Banten Taufik Hidayat saat dikonfirmasi.
Baca Juga: Honorer Berdemo, Al Muktabar: Ada Sanksi Jika Layanan Terganggu
