Demo di Gedung DPR, Honorer Banten Minta Diangkat Jadi PNS
Massa tenaga honorer berdemo ke Jakarta (Dok. Istimewa/Taufik Hidayat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Serang, IDN Times - Ribuan tenaga honorer Provinsi Banten berunjuk rasa di Jakarta hari ini, Senin (7/8/2023). Mereka mendesak pemerintah agar mengangkat mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tanpa tes.
"Semua forum honorer dari provinsi dan kabupaten kota di Banten ikut hadir," kata Ketua Forum Honorer Banten Taufik Hidayat saat dikonfirmasi.
Taufik mengklaim, akan ada 6 ribu pegawai non-PNS gabungan dari yang telah berangkat ke Jakarta. Mereka bakal berunjuk rasa di depan gedung DPR RI.
Baca Juga: Pemprov Banten Evaluasi Kinerja Honorer Jelang Demo 7 Agustus
1. Sejumlah tuntutan forum honorer Banten
Massa tenaga honorer berdemo ke Jakarta (Dok. Istimewa/Taufik Hidayat)Taufik menjelaskan, ada beberapa tuntutan yang akan disampaikan honorer Banten kepada wakil rakyat yakni agar segera mengesahkan UU Nomor 5 Tahun 2014 untuk mengangkat semua honorer menjadi PNS, tanpa melalui tes.
Kedua, mereka mendesak Presiden Joko "Jokowi" Widodo agar menerbitkan PP terbaru berkaitan dengan pengangkatan honorer menjadi PNS atau PPPK. "Dan terakhir memberikan hak yang sama berkaitan dengan afirmasi kepada seluruh honorer untuk pada seleksi PNS dan PPPK," katanya.
2. Tenaga honorer merasa tak kunjung dapat kepastian dari pemerintah daerah
Massa tenaga honorer berdemo ke Jakarta (Dok. Istimewa/Taufik Hidayat)Taufik mengatakan, sejauh ini pihaknya telah berupaya berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten untuk mencari solusi terbaik terkait rencana kebijakan pemerintah penghapusan tenaga honorer pada November 2023. Namun, tak kunjung menemukan titik terang.
"Kita akan memperjuangkan agar ada kejelasan tenaga honorer di Jakarta karena daerah tak punya kebijakan," katanya.
3. Tenaga honorer menyebut sempat dapat intervensi
Pj Gubernur Banten Al Muktabar (ketiga kiri) menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Serang, Kamis (2/6/2022). (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)Diketahui sebelumnya, Pemerintah Provinsi Banten memerintahkan organisasi perangkat daerah (OPD) mengevaluasi capaian kinerja pegawai non aparatur sipil negara (ASN) di instansinya masing-masing.
Surat edaran pembinaan pegawai non-ASN yang ditandatangani Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Virgojanti pada 2 Agustus 2023 atau beberapa hari menjelang rencana unjuk rasa besar-besaran tenaga honorer ke gedung DPR, Jakarta pada 7 Agustus 2023.
"Kepada seluruh perangkat daerah wajib melaksanakan pembinaan kedisiplinan dan pengawasan atas capaian kinerja terhadap pegawai non ASN di masing-masing perangkat daerah," kata Virgo dalam surat edaran dikutip IDN Times, Jumat (4/8/2023).
Menurut Virgo, evaluasi kinerja tersebut sehubungan dengan rencana aksi damai untuk menyampaikan aspirasi dari pegawai non ASN Pemprov Banten di Gedung DPR dan kantor Kemenpan RB Jakarta.
Sementara, Ketua Forum Honorer Banten Taufik Hidayat menilai, surat edaran dari Sekda Provinsi Banten itu merupakan upaya intervensi agar tenaga honorer tidak ikut berdemonstrasi di Jakarta.
"Ia benar, kami ditekan dengan surat itu (edaran). Tetapi kita tetap berjalan ini gak bisa dihentikan," katanya.
Baca Juga: Pemprov Banten Evaluasi Kinerja Honorer Jelang Demo 7 Agustus
