Pemprov Banten Ditawari Investasi Ubah Sampah Jadi Uap
- Pemprov Banten menerima tawaran investasi Rp4 triliun dari PT Solusindo Sampah Energi untuk membangun pabrik pengurai sampah menjadi uap dan gas cair dengan teknologi asal Jepang.
- Pembangunan pabrik sepenuhnya dibiayai swasta tanpa dana pemerintah, dengan tanggung jawab pengangkutan dan pasokan sampah stabil berada di pihak perusahaan.
- Pemprov Banten masih mengkaji tawaran tersebut karena sebagian besar sampah daerah sudah dialokasikan untuk proyek PSEL yang ditargetkan beroperasi pada 2027.
Serang, IDN Times - Pemerintah Provinsi Banten mendapat tawaran investasi senilai Rp4 triliun dari PT Solusindo Sampah Energi (SSE) untuk membangun pabrik pengurai sampah menjadi uap atau gas cair.
Direktur Utama PT SSE, Mahadir, mengatakan teknologi yang ditawarkan berasal dari Jepang dan sudah digunakan di sejumlah negara. Banten dinilai berpotensi menjadi lokasi pilot project di Indonesia karena banyak kawasan industri, khususnya di Cilegon, yang menggunakan tenaga uap untuk menggerakkan turbin.
“Karena adanya kawasan industri dari beberapa perusahaan yang memang memakai steam (uap), yang selama ini dihasilkan dari pembakaran batu bara yang biayanya sangat tinggi dan menimbulkan banyak masalah,” kata Mahadir, Kamis (7/5/2026).
1. Setiap 1.000 ton sampah menghasilkan 2.500 ton gas cair
Mahadir menjelaskan, teknologi tersebut mampu mengolah sampah tanpa perlu dipilah terlebih dahulu. Setiap 1.000 ton sampah yang diolah diklaim dapat menghasilkan hingga 2.500 ton gas cair. Dalam proyek ini, PT SSE menggandeng perusahaan asal Jepang, Kanadevia.
Ia menyebut lebih dari 90 persen hasil pengolahan sampah akan menjadi steam atau uap untuk kebutuhan industri. Sementara sisanya dapat diolah menjadi oksigen dan metanol yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku industri plastik maupun campuran bahan bakar seperti B30 hingga B50.
“Dari teknologi yang kami jalankan, lebih dari 90 persen menghasilkan steam, dan sisanya ada dua alternatif. Mungkin nanti satu ke O2 bisa ditangkap dan diolah menjadi metanol,” ujarnya.
2. Pembangunan pabrik sepenuhnya dibiayai swasta
Mahadir menegaskan pembangunan pabrik sepenuhnya menggunakan investasi swasta tanpa melibatkan anggaran pemerintah daerah. Selain itu, pengangkutan sampah dari tempat pembuangan menuju lokasi pabrik juga menjadi tanggung jawab perusahaan.
Menurutnya, operasional pabrik nantinya membutuhkan pasokan sampah yang stabil agar tidak berhenti beroperasi.
“Karena ketika ini beroperasi ya, tidak boleh terhenti, 10 menit itu 10 dump truck, tak boleh terhenti. Jangan karena nanti enggak ada anggaran sehingga terhenti, bahaya, enggak bisa,” jelasnya.
3. Pemprov masih kaji tawaran investasi itu
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten, Wawan Gunawan mengatakan pertemuan dengan PT SSE masih sebatas audiensi. Pemprov Banten belum mengambil keputusan terkait tawaran investasi tersebut.
Menurut Wawan, saat ini sebagian besar sampah di Banten direncanakan akan dialihkan ke fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang ditargetkan selesai pada 2027. Karena itu, pemerintah masih mempertimbangkan sumber pasokan sampah untuk kebutuhan teknologi tersebut yang mencapai sekitar 600 ton per hari.
“Cuma kebutuhan timbunan sampahnya di Cilegon sudah menjadi PSEL, solusinya paling bisa timbunan sampahnya dari Lebak atau Pandeglang, tinggal pendekatan dengan investornya,” kata Wawan.
