2. Tak ada keterwakilan perempuan, bisa jadi sorotan publik 

Dok. Istimewa/IDN Times

Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Provinsi Banten Syaeful Bahri mengungkapkan, dari 20 KPU Provinsi periode 2023-2028 yang anggotanya diumumkan KPU RI, memang ada beberapa daerah yang anggota KPU Provinsi-nya tidak memiliki perwakilan perempuan, termasuk Banten. Sementara ada daerah yang keterwakilan perempuannya mencapai dua orang, seperti KPU DKI Jakarta.

"Ini bisa jadi sorotan publik, karena dalam dua periode sebelumnya selalu ada perwakilan perempuan di KPU Banten. Sementara untuk periode yang baru (2023-2028) sudah dipastikan tidak ada satu pun perempuan yang menjadi anggota KPU Banten," kata Syaeful, Senin (22/5/2023).

3. Tidak ada perempuan dalam susunan komisioner KPU tidak menyalahi aturan

Dok. Istimewa/IDN Times

Kendati demikian, mantan anggota KPU Banten periode 2013-2018 itu mengatakan, secara aturan tidak ada pelanggaran yang dilakukan KPU RI dalam menetapkan anggota KPU provinsi tanpa satu pun perwakilan perempuan. Undang-Undang (UU) 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu memang tidak mewajibkan ada perwakilan perempuan.

Pasal 6 ayat (5) dijelaskan "Komposisi keanggotaan KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen."

"Jadi aturannya hanya memperhatikan bukan mewajibkan, jadi kalau anggota KPU Banten semuanya laki-laki ya tetap sah secara konstitusi," katanya.

Baca Juga: KPU Tetapkan Data Pemilih di Banten Hasil Perbaikan 8.850.382 Orang