Menelusuri Jejak KH Wasyid Hari Ini Dianugerahi Pahlawan Nasional

Dalam buku Pemberontakan Petani Banten 1888 sejarawan Sartono Kartodirdjo menggambarkan K.H. Wasyid bukan sekadar guru agama lokal, melainkan figur sentral dengan pengaruh kuat yang lahir dari keluarga pejuang. Ayahnya, Abas, tercatat pernah ikut ambil bagian dalam pemberontakan Nakhia pada tahun 1850.

Lahir di Grogol sekitar 45 tahun sebelum meletusnya pemberontakan, Haji Wasyid dikenal memiliki kepribadian yang teguh dan jaringan luas. Pergerakannya dimulai jauh sebelum hari H penyerbuan melalui gerakan bawah tanah, konsolidasi tarekat, hingga propaganda keagamaan yang meluas hingga ke luar Banten, mulai dari Batavia, Bogor, Cianjur, Bandung, hingga Cirebon.

Dalam catatan Sartono Kartodirdjo, jaringan ini berhasil meyakinkan para kiai tarekat Kadiriah bahwa perlawanan terhadap ketidakadilan kolonial merupakan sebuah panggilan suci (jihad) atau perang sabil.

Pematangan gagasan pemberontakan ini telah dimulai sejak 1884 melalui rangkaian pertemuan rahasia berkedok maleman, pesta perkawinan, hingga ziarah ke makam keramat. Puncak dari ketegangan sosial antara elite agama dan birokrasi kolonial/priayi sekuler meledak pada Senin, 9 Juli 1888.

K.H. Wasyid memegang kendali sebagai pemimpin utama operasi. Dalam bab "Dimulainya Pemberontakan", Sartono Kartodirdjo merinci bagaimana strategi dirancang matang: pasukan dibagi dalam beberapa sektor untuk menyerbu penjara (membebaskan tahanan), menduduki kepatihan, dan melumpuhkan simbol-simbol kekuasaan kolonial.

Selama hari-hari berdarah tersebut, basis komando utama dipusatkan di gardu Jombang Wetan. Di tempat inilah K.H. Wasyid memimpin jalannya pertempuran. Sartono Kartodirdjo mencatat bahwa para pengikut dan massa pemberontak bahkan memberikan penghormatan tinggi, menyematkan gelar simbolis kepada Haji Wasyid sebagai "raja" atau "Raja Islam", sementara Kiai Haji Tubagus Ismail bertindak sebagai tangan kanan sekaligus penasihat utamanya.

Tidak hanya mengatur siasat militer dan pembagian pasukan ke berbagai kecamatan seperti Bojonegoro, Anyer, hingga Serang, Haji Wasyid juga memerintahkan bumi hangus arsip-arsip birokrasi kolonial di kantor ajun kolektor dan jaksa sebagai simbol perlawanan terhadap sistem pajak dan hukum yang menindas rakyat.

Kenaikan pajak menjadi salah satu faktor pemberontakan terhadap pemerintah kolonial yang berlangsung pada Juli tahun 1888.

Sartono Kartodirdjo menulis pengenaan pajak-pajak yang dinilai membebani, seperti pajak per kepala, pajak perdagangan yang menindas, dan pajak pasar, memperberat penderitaan rakyat Banten seusai dihantam wabah demam yang menimbulkan korban jiwa cukup banyak.

Selain itu, wabah mematikan juga melanda ternak-- sebagian besar kerbau yang jadi alat petani untuk bekerja. Akibatnya periode kelaparan yag gawat tak dapat terelakkan.

"Rakyat belum sempat pulih dari semua penderitaan itu ketika Gunung Krakatau pada 1883 (meletus) memorak-porandakan daerah itu, penduduk memerlukan waktu beberapa tahun untuk pulih dari kehancuran itu," tulis Sartono dalam buku tersebut.

Dalam buku tersebut juga disebutkan perihal keterangan saksi-saksi tentang motivasi pemberontakan terhadap sistem pemerintahan kolonial Belanda yang puncaknya terjadi pada 6 Juli 1888.

Beberapa kesaksian seperti yang diungkap Raimin dari Tunggaltulung, para pemuka agama Islam dan warga yang memberontak ingin memperjuangkan kepentingan rakyat, meskipun mereka tak menderita akibat kebijakan pemerintah yang disebut membebani rakyat.

"Yakhya dari Beji, Haji Arja dari Marapit dan Haji Jafar dari Gunungsantri mengatakan kepadanya bahwa kerusuhan itu dikobarkan untuk membela kepentingan rakyat biasa, yang banyak di antaranya harus membayar pajak usaha dan pajak perseorangan, meskipun mereka sebenarnya tidak dapat dikenakan pajak-pajak itu," tulis Sartono dalam bukunya.

Hal serupa terungkap dalam kesaksian Haji Madinah dari Cibeber. Dijelaskan, bahwa pemimpin gerakan perlawanan, Haji Wasid meminta rakyat bersatu melawan penjajah yang mengenakan pajak kepada rakyat.

"Haji Wasid mengatakan kepada saya bahwa penarikan pajak semakin memberatkan...," tulis Sartono dalam buku tersebut.

Tak cuma di Banten, sejumlah pemberontakan yang terkenal di Indonesia juga disebut musababnya berasal dari kebijakan pajak yang mencekik rakyat.

"Pajak bukan hanya penyebab pemberontakan petani Banten, tetapi hampir semua pemberontakan disebabkan oleh pajak," kata sejarawan, JJ Rizal kepada IDN Times melalui pesan WhatsApp, beberapa waktu lalu.