Tangerang Selatan, IDN Times - Guru besar Saiful Mujani bersama alumni dan civitas akademika UIN Syarif Hidayatullah menyampaikan deklarasi bertajuk "Seruan Ciputat," Senin (5/2/2024). Mereka mendesak Presiden Joko "Jokowi" Widodo sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk bersikap netral pada Pemilu 2024.
Dalam seruan itu, mereka juga meminta agar Presiden Jokowi memfasilitasi seluruh aktivitas pemilu berdasarkan prinsip keadilan.
Dalam keterangan tertulis yang disampaikan, para sivitas akademik UIN Syarif Hidayatullah mendesak penyelenggara pemilu-- baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)-- agar bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.
Mereka juga meminta penyelenggara pemilu dengan sungguh-sungguh memegang prinsip independen, transparan, adil, dan jujur; menjauhkan diri dari kecenderungan berpihak; serta kuat dalam menghadapi kemungkinan intervensi dari pihak manapun.
"Berani menegakkan aturan dan memastikan semua pelanggaran pemilu diselesaikan dengan semestinya sesuai aturan. Bahkan jika itu dilakukan oleh pihak yang paling berkuasa di Indonesia," demikian keterangan yang diterima IDN Times.
Selain itu, para akademisi UIN Syarif Hidayatullah mendesak, presiden dan aparat negara untuk bersikap netral dan menjadi pengayom bagi seluruh kontestan pemilu.
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan wajib bersikap netral dan memfasilitasi seluruh aktivitas pemilu berdasar prinsip keadilan.
"Sikap ini lebih dari sekadar tidak menggunakan fasilitas negara. Netral dalam hal ini bukan saja tidak menyatakan pilihan politiknya, tapi juga seluruh sikap dan laku diri sebagai presiden. Terutama tidak membuat kebijakan yang dapat berdampak menguntungkan secara elektoral bagi pasion tertentu," ungkapnya.
Selain itu, mereka mendesak Presiden Jokowi juga sungguh-sungguh mengelola pemerintahan demi dan untuk kepentingan nasional, bukan demi kepentingan keluarga atau kelompok dengan mengatasnamakan kepentingan nasional.
Pengelolaan akhlak demokrasi ini, lanjutnya, sudah semestinya tidak dipandang sekadar seperangkat aturan tertulis. Aturan tentang boleh tidak boleh. Lebih dari itu, keadaban/akhlak demokrasi juga berhubungan erat dengan manfaat atau mudharat bagi kepentingan masyarakat.
"Mendesak Kepolisian RI untuk bersikap independen dan profesional. Tidak menjadi alat negara yang dapat menimbulkan rasa takut dalam mengekspresikan sikap politik warga negara. Tidak juga dengan mudah melakukan pemidanaan atas sikap kritis masyarakat," kata dia.