Moeldoko Terpilih Jadi Ketum Versi KLB, Demokrat Banten: Kami Lawan!

05 Mar 2021, 17:47 WIB

Default Image IDN

Serang, IDN Times - Ketua DPD Partai Demokrat Banten Iti Oktavia Jayabaya menegaskan, pihaknya menolak secara tegas dan tidak akan mengakui hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat. Dalam KLB tersebut, Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Terpilih Partai Demokrat.

"Kami justru akan melawan dan kami tidak mengakui karena tidak memberi mandat suara untuk ikut KLB tersebut," kata Iti saat dikonfirmasi, Jumat (5/3/2021).

KLB Partai Demokrat penuh kontroversial itu dilaksanakan di Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat (5/3/2021).

1. Tetap solid dan loyal terhadap kepemimpinan AHY

IDN Times/Khaerul Anwar

Disampaikan Iti, hingga saat ini Demokrat Banten masih konsisten dan komitmen terhadap hasil Kongres V Partai Demokrat di Jakarta pada 2020 yang memutuskan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) senagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Kami semua tetap solid tidak pernah tergoyahkan dengan hasil KLB. Kami masih fatsun kepada AHY," katanya

2. Banten tak beri kuasa siapapun untuk ikut KLB

Instagram/viajayabaya

Iti mengakui ada sejumlah mantan kader Demokrat ada yang berangkat mengikuti pelaksanaan KLB tersebut. Namun, untuk kader aktif, dia masih menelusuri hal itu dengan membentuk tim advokasi.

Jika terbukti ada kader aktif yang mengikuti KLB, kata Iti, bakal dijatuhi sanksi tegas. Dia menegaskan, tidak memberikan hak kuasa suara kepada siapapun untuk ikut dalam KLB tersebut.

"Terkait dengan pencatutan kuasa hak suara diantaranya ada Roni Bahroni matan Ketua DPC Pandeglang, tahun 2019 Pileg di PKB artinya sudah nyaleg di partai lain dia bukan kader dan anggota Demokrat," katanya.

3. Cegah manuver politik Demokrat versi KLB di Banten

IDN Times/Khaerul Anwar

Selain menelusuri kader yang membelot, pihaknya pun akan berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah dan Kesbangpol di Provinsi Banten untuk menolak jika ada manuver politik dari pengurus Demokrat versi KLB.

"Kami tentunya masing-masing akan melakukan komunikasi dengan kepala daerah karena bagaimana pun karena melakukan PAW pasti diusulkan oleh kepala daerah artinya kami akan mengunci di situ, termasuk Kesbangpol," katanya.