Tangerang Selatan, IDN Times - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) belum bisa menentukan tindakan penanganan atas kasus Rumini, guru honorer yang dipecat karena melaporkan dugaan pungli di bekas SD Negeri tempat dia mengajar.
LPSK menyebut keputusan yang harusnya diumumkan Senin (8/7) lalu diundur menjadi Senin (14/7) yang akan datang.
Komisioner LPSK Edwin Partogi mengatakan investigasi yang dilakukan pihaknya beberapa waktu lalu belum lengkap dan pihaknya masih kekurangan dokumen terkait.
"Ada kekurangan dokumen hasil investigasi yang masih harus dilengkapi," kata Edwin kepada IDN Times, Rabu (10/7).
Menurut Edwin, status kasus Rumini tertunda karena hal tersebut, namun dia menyebut pihaknya akan memutuskan pada Senin (14/7) mendatang.
"Masih dalam proses penelaahan. Mungkin Senin minggu depan akan diputuskan," kata Edwin.
Sementara itu diketahui kasus tersebut kini ditangani oleh Ombudsman perwakilan Banten. Saat dikonfirmasi para jurnalis terkait perkembangan kasus Rumini, Kepala Ombudsman Banten Bambang P Sumo malah memaparkan persoalan personal Rumini, dengan menyebut Rumini ada hubungan asmara dengan salah satu guru di bekas tempatnya mengajar.
"Dari hasil klarifikasi Dinas Pendidikan Kota Tangsel terkait pemecatan Rumini tidak terkait dengan laporan Pungli tetapi terkait kasus pribadi Rumini. Berupa affair dengan guru lain di sekolah tersebut yang sangat serius dan diberikan sanksi yang berat," kata Bambang, Rabu (10/7).
Bambang mengungkapkan kisah itu diketahuinya hanya dari pihak Dinas Pendidikan Tangsel.
"Rumini ada affair pribadi dengan salah satu guru pria. Perselingkuhan yang serius dan dilakukan di sekolah," tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, pemecatan sepihak oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Dindikbud) Tangerang Selatan (Tangsel) kepada Rumini, mantan guru honorer SDN Pondok Pucung 2, ternyata hanya berdasarkan keterangan dari pihak sekolah.
Diketahui sebelumnya, pemecatan Rumini karena adanya laporan kepala sekolah atas ketidakcakapan guru seni itu dalam mengajar.
Ketidakcakapan yang dimaksud adalah membuat kegaduhan di kalangan guru dan melakukan bullying verbal kepada murid, serta jarang absen. Namun berdasarkan salah satu tim investigasi Dindikbud Tangsel, diketahui pemecatan tersebut atas rekomendasi laporan investigasi dengan cara hanya menanyakan pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah.