Pegawai SPPG di Tangerang Demo, Minta MBG Dibuat Undang-Undang

Lanjut Khotib, selain meminta agar program MBG dilanjutkan, peserta aksi juga meminta agar program MBG dibuatkan payung hukum berupa undang-undang, agar program tersebut tetap bisa berjalan di Indonesia, meski negeri ini mengalami pergantian kepemimpinan.

"Selain itu, kita juga minta agar dibuatkan payung hukum UU," katanya.

Menurut Khotib, program MBG sangat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Khususnya bagi penerima manfaat, seperti anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia di berbagai daerah, khususnya di Kabupaten Tangerang.

Katanya, selain itu, program MBG juga dipercaya dapat mendongkrak perekonomian masyarakat yang bekerja di SPPG dan para petani yang menyuplai bahan makanan di dapur SPPG ini.

"Maka dari itu, kami relawan ini ingin mendorong agar program ini terus dilanjutkan dan jangan sampai tertunda, bahkan ditutup, walaupun ada kejadian di pusat bahwa ada korupsi dan lain sebagainya. Itu kita brantas pelakunya, tetapi jangan hentikan programnya," ujar Khotib.

Menanggapi tuntutan aksi, Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid mengatakan pihaknya akan melaporkan terkait tuntutan masyarakat yang meminta program MBG dilanjutkan ini kepada pemerintah pusat.

Namun, Maesyal juga memiliki catatan dan harapan kepada seluruh pengelola SPPG di Kabupaten Tangerang untuk melakukan perbaikan teknis dan kualitas kandungan gizi.

"Jika program ini dilanjutkan, ada beberapa aspek teknis dan kualitas yang wajib diperbaiki dan diperhatikan bersama, yaitu kualitas menu dan gizi, lalu peningkatan dan pengawasan terhadap variasi menu makanan serta kualitas kandungan gizinya," kata Maesyal.

Selain itu, Maesyal memastikan makanan yang didistribusikan benar-benar bersih dan higienis demi mencegah terjadinya kasus keracunan, serta ketepatan waktu dan efisiensi dalam proses serta mekanisme penyaluran makanan agar porsinya tidak berkurang atau terlambat.

"Selain itu, harus diperhatikan aspek legalitas dan administrasi, kepatuhan terhadap persyaratan administratif serta legalitas pelaksanaan aktivitas program di lapangan," katanya.