Pembangunan Terhambat, Pemprov Banten Diminta Segera Cairkan Bankeu

21 Jun 2021, 11:31 WIB

Ilustrasi anggaran (IDN Times/Arief Rahmat

Serang, IDN Times - Pemerintah kabupaten/kota di Banten meminta agar bantuan keuangan (bankeu) dari Pemerintah Provinsi Banten untuk tahun anggaran 2021 bisa segera cair. Sebab, anggaran tersebut itu akan digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan.

Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang Ina Linawati mengatakan, lambatnya penyaluran dana tersebut membuat sejumlah agenda pembangunan dan penanganan pandemik sedikit terhambat.

"Agak khawatir (sudah mau memasuki bulan Juli)," kata Ina saat dikonfirmasi, Senin (21/6/2021).

1. Pembangunan infrastruktur terganggu

Ilustrasi infrastruktur (IDN Times/Arief Rahmat)

Ina mengaku, alokasi bankeu didominasi untuk pembiayaan pembangunan fisik infrastruktur. Meski demikian, ia memastikan jika bankeu juga diperuntukkan bagi program penanganan COVID-19. Oleh karena itu, ia berharap bankeu itu segera disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota.

“Karena masih ada tahapan yang harus ditempuh di Kota Serang, yaitu melakukan pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD untuk menampung kegiatan-kegiatan yang bersumber dana dari bankeu,” katanya.

2. Pemprov Banten mengaku penyaluran bankeu masih proses

Ilustrasi anggaran (Dok.IDN Times/Istimewa)

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, bahwa pihaknya selalu mengupayakan agar penyaluran bankeu ke 8 kabupaten/kota bisa tetap sesuai jadwal.

“Mudah-mudahan selesai. Sekarang masih proses,” ujar mantan kepala BPKAD Kabupaten Lebak tersebut.

3. Dana Bankeu dipangkas menjadi Rp330 miliar

Ilustrasi anggaran (ladypinem.com)

Berdasarkan catatan, alokasi bankeu untuk kabupaten/kota pada awalnya dianggarkan senilai Rp425 miliar. Adapun rinciannya terdiri atas Kabupaten Serang Rp70 miliar, Kabupaten Lebak 65 miliar, Kabupaten Tangerang Rp60 miliar. Selanjutnya Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang Rp55 miliar sementara Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang masing-masing Rp40 miliar.

Akan tetapi, pos anggaran itu dikoreksi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat proses evaluasi. Pusat meminta agar alokasi bankeu dikurangi sebesar Rp95 miliar menjadi Rp330 miliar. Akibatnya, alokasi bankeu kabupaten/kota dipangkas rata-rata dari Rp5 hingga Rp10 miliar.