Pemkot Bakal Bantu Warga Miskin, Anggota DPRD: Harus Tepat Sasaran
Tangerang Selatan, IDN Times - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Sri Lintang Rossi Aryani mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel yang akan mengeluarkan anggaran pendapatan dana belanja daerah (APBD) untuk rakyat miskin di tengah wabah COVID-19.
Meski begitu Sri meminta agar anggaran tersebut disalurkan secara dan tepat kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah pusat yang memang sudah ada dari beberapa tahun lalu.
1. Calon penerima bantuan dari Dinsos adalah warga yang tak berpenghasilan setelah wabah virus corona melanda
Kepada IDN Times, Sri mengharapkan Dinsos memberikan bantuan tersebut secara tepat kepada warga yang benar-benar terdampak COVID-19. Artinya, kata dia, pendataan warga calon penerima harus lengkap dan tepat. Misalnya, warga yang sebelumnya berpenghasilan namun di pandemi ini terdampak seperti tidak bisa berjualan lagi atau penghasilan, tapi tidak bisa mencukupi kebutuhan primer.
"Agar lebih tepat sasaran, kriteria calon penerima dana adalah warga bermata pencaharian yang terdampak langsung oleh wabah harus tepat," kata Sri melalui sambungan telepon, Kamis (9/4).
2. Sri minta anggaran bantuan untuk warga segera direalisasikan
Sri meminta dana yang sudah dialokasikan Pemkot Tangsel untuk segera dapat direalisasikan sehingga dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
“Meskipun demikian kami juga berikhtiar agar dapat menolong sesama secara langsung sesuai dengan kemampuan kami," ujar Sri yang juga menjabat ketua Fraksi PKS di DPRD Tangsel.
3. Wabah COVID-19, warga miskin Tangsel bakal dibantu Rp300 ribu perbulan
Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinsos Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Wahyunoto Lukman meyebut, pihaknya kini tengah menghimpun data para calon penerima bantuan uang nontunai di Kota Tangsel yang terdampak akibat pandemik COVID-19. Wahyunoto mengatakan, nantinya bantuan akan ditransfer langsung ke rekening penerima manfaat program.
"Diupayakan sesegera mungkin, jumlah bantuannya Rp300 ribu per kepala keluarga (KK) dan (untuk) satu kali masa tanggap darurat," kata Wahyu, Rabu (7/4).
Wahyu mengatakan, pihaknya akan menetapkan penerima bantuan secara selektif berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). "Kami saat ini sudah punya data keluarga miskin dalam DTKS. Tetapi, mereka juga sudah menjadi sasaran bansos khusus COVID-19 bantuan presiden," kata Wahyunoto.
