Serang, IDN Times - Pj Gubernur Banten Al Muktabar meminta perusahaan di wilayahnya menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) tepat waktu kepada pekerja. Paling lambat, kata dia, THR sudah harus diberikan kepada pekerja H-7 Lebaran 2023.
"Kita mengimbau kepada pemilik perusahaan, bagian yang dilaksanakan yang seharusnya dilaksanakan, karena ketentuannya sudah jelas," kata Al Muktabar pada Jumat (31/3/2023).
Sementra itu, Kabid Pengawasan pada Disnakertrans Provinsi Banten Ruli Riatno menegaskan, Pemprov akan mengambil langkah tegas kepada perusahaan yang tidak memberikan hak THR kepada karyawannya. Salah satu sanksi tegas itu adalah pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha.
Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pengupahan.
"Tapi walaupun sudah diberikan teguran, walaupun sudah dibekukan usahanya, kewajiban keperdataan untuk membayar THR itu harus tetap dilaksanakan. Itu sanksi terberatnya," kata Ruli.
Sementara, Ruli menambahkan, pihaknya pun akan memberikan sanksi bagi pengusaha atau perusahaan yang abai terkait aturan pemberian THR Lebaran 2023. Salah satunya terlambat memberikan kepada pekerja.
"Melebihi batas waktu H-7 lebaran akan diberikan sanksi berupa membayar denda sebesar 5 persen dari nilai THR," katanya.
Kendati demikian, untuk mengantisipasi kejadian hal tersebut, pihaknya akan menyosialisasikan aturan mengenai pencairan THR ini kepada perusahaan dan manajemennya.
"Tugas pengawas memastikan regulasi berjalan. Kalau ada pelanggaran atau sebelum pelanggaran kan bisa sifatnya preventif," katanya.