Serang, IDN Times - Al Muktabar resmi telah menjabat sebagai Pj Gubernur Banten hingga satu tahun ke depan. Keterpilihan Muktabar justru di luar dugaan sebab sepak terjang pria kelahiran 12 Juni 1965 Tanah Abang, DKI Jakarta ini di Banten sempat kurang mulus.
Saat menjabat sebagai Sekda Banten, Al Muktabar pernah diberhentikan lantaran terjadi perselisihan dengan Wahidin Halim, Gubernur Banten kala itu.
Dikutip dari situs bantenprov.go.id, Al Muktabar lahir pada 12 Juni 1965 di Tanah Abang, DKI Jakarta. Ia mengenyam pendidikan pertamanya di Sekolah Dasar Negeri dan lulus pada 1977. Tahun 1981, Al Muktabar lulus dari SMP negeri.
Pada 1984, ia menamatkan SMA di jurusan IPS. Al Muktabar lalu meneruskan pendidikan tingginya di Universitas Bengkulu dengan Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan lulus tahun 1989.
Al Muktabar melanjutkan pendidikan program S2 di dua tempat, yaitu di Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan Program Studi Ketahanan Nasional yang berhasil ia selesaikan pada 1996, serta di Polytechnic Institute of New York Pasca Sarjana (S2) dengan Program Studi Applied Statistics, lulus tahun 1998.
Al Muktabar melanjutkan ke jenjang S3. Untuk pendidikan S3, Al Muktabar kuliah di dua tempat juga, yakni Universitas Padjajaran (Unpad) dan di The Florida State University.
Di Unpad Bandung, ia mengambil Program Studi Administrasi Negara dan berhasil lulus pada tahun 2004. Sementara di The Florida State University, Al Muktabar tamat dari Program Studi Urban and Regional Planning tahun 2006.
Al pernah menjabat sebagai Widyaiswara Utama Kemendagri, Kepala Bidang Kerja sama Antar Negara di Kemendagri, dan mantan Ketua Umum Ikatan Widyaiswara Indonesia. Kemudian menjabat sebagai Sekretaris Daerah Banten sejak 27 Mei 2019.
Perjalan kariernya sebagai sekda sempat kurang mulus. Al pernah diberhentikan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim saat menjabat sebagai Sekda Banten pada Agustus 2021 dengan isu mengundurkan diri. Bahkan, kala itu, Wahidin telah menunjuk seorang plt untuk menggantikan Al Muktabar, yakni Muhtarom.
Muktbar sempat menjabat sebagai staf biasa di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, sambil menunggu surat pengunduran diri itu disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari jabatan sekda beberapa bulan.
Kemudian Al Muktabar kembali menjabat sekda pada Februari 2022 setelah melakukan perlawanan ke PTUN terkait surat keputusan gubernur yang memberhentikannya dari jabatan Sekda. Bahkan, saat itu dia mengklaim tidak pernah mengundurkan diri.
Kemudian, dalam situs elhkpn.kpk.go.id milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muktabar tercatat mempunyai harta kekayaan mencapai Rp16.214.851.492.
Angka tersebut diketahui dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 15 Februari 2021 atau laporan periodik 2020.
Berdasarkan data LHKPN itu, Pj Gubernur Banten ini memiliki tiga bidang lahan dan bangunan dengan yang terletak di Bandung, Jakarta Selatan dan Depok dengan nilai Rp8.250.000.000. Ia juga tercatat memiliki tiga kendaraan berupa mobil dengan harga Rp1.155.000.000.
Selain itu, Muktabar juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 100.000.000 serta kas dan setara kas sebesar Rp6.709.851.492. Sehingga total kekayaannya mencapai Rp16.214.851.492.