Tuntutan buruh di KP3B sama dengan aksi di Jakarta: penghapusan outsourcing, upah murah, dan janji pembentukan satgas PHK
Menuntut revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan terutama pasal omnibus law yang merugikan buruh
Kondisi buruh semakin memprihatinkan setelah adanya pasal omnibus law, mengalami degradasi kesejahteraan dari tahun ke tahun
Tangerang, IDN Times - Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Tangerang mulai bergerak ke Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang. Mereka, tidak akan melakukan aksi penyampaian aspirasi ke Gedung DPR RI, Jakarta.
"Untuk SPN Kota Tangerang, kami berangkat ada lebih kurang 100 personil dengan armada 1 bus dan 3 unit minibus," kata Wakil Ketua DPC SPN Kota Tangerang, Mansur, Kamis (28/8/2025).
Mansur mengungkapkan, adapun tuntutan yang akan disampaikan di KP3B sama dengan agenda aksi di Jakarta, yakni utamanya meminta penghapusan tenaga alih daya atau outsourcing dan upah murah yang selama ini dirasa oleh para buruh.
"Adapun hal-hal lain kita menagih janjinya Pak Presiden Prabowo (Subianto) untuk membentuk satgas PHK dan lain-lain yang terkait dengan kesejahteraan buruh," kata Mansur.
Selain itu, Mansur juga meminta Undang-Undang Ketenagakerjaan direvisi terutama mengenai pasal-pasal di omnibus law yang dinilai merugikan buruh dan menguntungkan pengusaha saja.
"Kami mau Undang-Undang Ketenagakerjaan direvisi dengan tidak ada lagi apa namanya pasal-pasal di omnibus law begitu," tuturnya.
Mansur menilai, sejak adanya pasal omnibus law, kondisi buruh bukan semakin baik malah semakin memprihatinkan. Ia menegaskan, kesejahteraan buruh mengalami degradasi bukannya membaik dari tahun ke tahun.
"Karena bagaimanapun degradasi peraturan yang ada sejak tahun 2013 sampai di hari ini sangat luar biasa merosot, terutama hak-hak teman-teman di upah maupun pesangon dan lain sebagainya itu kemundurannya sangat luar biasa," kata dia.