Sekda Tangerang Enggan Komentar Dugaan Monopoli Mamin Rp15,26 M

Sebelumnya, Ikatan Alumni Sekolah Antikorupsi (IKA SAKTI) melaporkan dugaan tersebut ke Kejari Kabupaten Tangerang pada 28 September 2026.

Dalam laporan itu, IKA SAKTI meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan yang ditemukan dalam proses pengadaan mamin. Mereka juga meminta Soma diperiksa karena menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Kajian IKA SAKTI mencakup 547 paket pengadaan dengan total pagu sekitar Rp15,26 miliar.

Mereka menyoroti dugaan hubungan atau afiliasi antarpenyedia dalam sejumlah paket pengadaan. IKA SAKTI turut menyerahkan satu flashdisk yang disebut sebagai bahan pendukung laporan kepada Kejari Kabupaten Tangerang.

Alumni SAKTI, Al Absar mengatakan, pemeriksaan terhadap Soma diperlukan untuk menggali aspek perencanaan dan penganggaran pengadaan mamin.

Menurutnya, pemeriksaan juga penting untuk mengungkap kemungkinan adanya hubungan antarpenyedia yang belum terlihat dari data pengadaan.

“Karena itu kami meminta Kejari (Kabupaten Tangerang) segera melakukan penyelidikan sesuai kewenangan kejaksaan di bidang tindak pidana korupsi,” kata Al Absar, Selasa (29/9/2026).

Al Absar mengatakan, kajian IKA SAKTI menunjukkan penyedia pengadaan mamin secara agregat relatif tersebar.

Namun, pada tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan, terdapat sejumlah unit kerja dengan konsentrasi penyedia yang cukup tinggi. Kondisi tersebut dinilai perlu ditelusuri untuk memastikan tidak ada hubungan atau afiliasi antarpenyedia yang memengaruhi proses pengadaan.

Kajian IKA SAKTI juga mencatat sejumlah kesamaan data administrasi antarpenyedia.

Di antaranya, dua penyedia disebut memiliki kesamaan alamat kantor dan identitas administrasi di tiga kecamatan yang berdekatan. Dua penyedia lainnya disebut memiliki kesamaan alamat dan nomor telepon di satu kecamatan.

Selain itu, IKA SAKTI menemukan kesamaan alamat antara penyedia berbentuk CV dan penyedia perorangan, serta pola transaksi antara dua penyedia dalam satu OPD.

“Pola tersebut perlu diperiksa melalui dokumen pengadaan, dokumen kualifikasi penyedia, serta keterangan pihak terkait untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau afiliasi yang tidak terlihat dalam data pengadaan,” terang Al Absar.