Sekolah Jual Beli LKS, Wawalkot Tangsel: Anggaran Bosda ke Mana?

Ben menjelaskan, saat ini pemerintah kota Tangsel sudah merencanakan alokasi 20 persen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tangsel untuk pendidikan akan difokuskan ke BOSda dari yang sebelumnya lebih fokus ke pembangunan fisik.

"Saya lagi berpikir, kan kita konstruksi fisik untuk pendidikan ya, tahun depan kan relatif enggak banyak lagi, sementara anggaran pendidikan harus tetap 20 persen minimal kan. Nah kalau bangun konstruksi fisik enggak, ya harusnya ke BOSDA, ya kalau BOSDA-nya kemudian kayak gitu ya harus selektif kita," terang Ben.

Ketua Dewan Pendidikan Tangsel, Ngatmin Al Arief menjelaskan, dalam persoalan buku LKS ini memang banyak pihak sekolah yang masih keliru karena seharusnya pengadaan LKS ini sudah dibiayai oleh dana BOS.

"Kan sudah dibiayain oleh BOS. Dan yang jelas LKS itu bagian dari pembelajaran maka yang benar adalah LKS dibuat oleh guru itu sendiri," kata Ngatmin, Selasa (30/7).

Ngatmin melanjutkan, yang dibiayai dari dana BOS itu adalah dari pencetakan LKS yang sudah dibuat oleh guru.

"Pertama keuntungannya membuat guru profesional dan itu tidak diperjualbelikan. Kemudian kertasnya dari mana, ya dari bos," kata Ngatmin.

Ngatmin mengungkapkan, persoalan kekeliruan dalam LKS ini merupakan tugas Dinas Pendidikan Tangsel untuk mengedukasi pihak sekolah.

"Ini tugas dinas pendidikan, melatih membuat LKS. Oleh karenanya harus ada pelatihan membuat LKS. Guru itu buat sendiri diperbanyak melalui kertas yang didanai oleh bos dan dibagikan free," kata Ngatmin.

Sebelumnya diberitakan, wali murid SDN Bambu Apus 01, Pamulang, Tangerang Selatan mengeluh lantaran harus membayar sejumlah buku Lembar Kerja Siswa (LKS). 

Padahal, mereka mengetahui bahwa seharusnya buku tak perlu membeli karena semuanya sudah tercover oleh dana Bantuan Oprasional Sekolah Nasional (BOSNas) atau BOS Daerah (Bosda).