Ada Dana BOS, SD di Tangsel Ini Malah Jual Buku LKS ke Murid
Tangerang Selatan, IDN Times - Wali murid SDN Bambu Apus 01, Pamulang, Tangerang Selatan mengeluh lantaran harus membayar sejumlah buku Lembar Kerja Siswa (LKS).
Padahal, mereka mengetahui bahwa seharusnya buku tak perlu membeli karena semuanya sudah ter-cover oleh dana Bantuan Oprasional Sekolah Nasional (BOSNas) atau BOS Daerah (Bosda).
1. Wali murid keberatan LKS diperjualbelikan
Irma, wali murid di SDN Bambu Apus 01 mengatakan, dia sudah menyampaikan keluhannya kepada pihak sekolah, karena mengetahui bahwa praktik jual-beli LKS di sekolah sudah tidak diperbolehkan, namun sekolah tidak mengindahkan keluhan yang disampaikannya.
"Saya tidak setuju karena buku LKS sekarang kan sudah tidak boleh di sekolah," ungkap Irma saat ditemui di kediamannya di bilangan Ciputat.
2. Selain LKS, pihak sekolah juga pernah minta iuran renovasi toilet
Sembari menunjukkan daftar harga buku paket sekolah, Irma mengatakan bahwa sekolah tidak hanya memperjualbelikan buku LKS, tapi juga mewajibkan bayar buku paket pelajaran. Siswa bahkan pernah dimintai iuran untuk renovasi bangunan.
"Buku paket juga, bahkan pernah minta iuran renovasi toilet, tapi karena banyak yang tidak setuju, akhirnya tidak jadi," ungkapnya.
3. Modus jual beli LKS, wali murid diminta membeli di kantin sekolah
Dalam praktik jual-beli buku tersebut, Irma menerangkan bahwa siswa harus membayarnya melalui penjaga kantin sekolah tersebut, sementara buku akan diberikan kepada siswa oleh guru, setelah tercatat telah melakukan pembayaran.
Ia menjelaskan, harus membayar kepada sekolah sebesar Rp190 ribu, dan telah dibayar sejak anaknya masuk sekolah di kelas I.
"Anak saya sekarang kelas VI, dan beli buku seperti itu sudah dari kelas 1," tuturnya.
4. Pihak sekolah masih belum bisa dimintai keterangan
Irma meminta Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Tangsel untuk segera mengusut praktik tersebut yang dinilainya merugikan wali murid.
Sementara saat para jurnalis mendatangi SDN Bambu Apus 01 untuk meminta keterangan pihak sekolah, kepala sekolah dan pegawai tata usaha (TU) sedang tidak ada di kantornya, dan hanya bertemu dengan guru yang enggan berkomentar terhadap persoalan jual-beli buku tersebut.
