Singgung PIK 2, Said Didu Dipanggil Polresta Tangerang
Tangerang, IDN Times - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, memenuhi panggilan polisi terkait laporan soal kritiknya terhadap proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kosambi (PIK) 2, Kabupaten Tangerang, Selasa (19/11/2024). Said didampingi oleh anak dan istri serta kuasa hukumnya.
Said Didu juga telah ditunggu oleh para pendukungnya, di antaranya Abraham Samad, Mantan Ketua KPK yang membawa spanduk dan orasi untuk meminta polisi tidak mengkriminalisasi Said lantaran membela masyarakat.
"Saya datang ke sini sebagai warga negara yang baik atas panggilan polisi," kata Said.
1. Said menyebut tidak ada persiapan
Said mengungkapkan, dirinya tidak melakukan persiapan apa pun, lantaran Said merasa apa yang disampaikan merupakan keluhan dari masyarakat, bukan masalah dari dirinya.
"Karena percuma Said Didu ini, karena bukan isu saya, saya bukan ketua partai, ormas, atau siapa-siapa. Saya hanya menyampaikan ada rakyat tertindas, sekarang publik ambil alih," kata Said.
2. Said mengaku tidak pernah menyebut nama pelapor
Said juga mengakui tidak pernah mengenal pelapor, yakni Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang, Maskota. Apalagi, Said juga tidak menyebut nama siapa pun dalam kritik yang disampaikan.
"Saya heran ada aparat yang harusnya memihak rakyat, malah tidak, saya tidak tahu. Saya cuma bilang rakyat ini tidak bisa tidur karena takut tergusur masa dibilang kebencian? Saya bicara sesuai fakta, kalau ada yang tersinggung berarti apakah merasa?" jelasnya.
3. Said menyebut dirinya hanya menyampaikan penderitaan rakyat
Said juga mengungkapkan, kritik yang dilontarkan untuk kepentingan masyarakat, menurutnya bukan merupakan ujaran kebencian. Pasalnya, jika kritik kepada penguasa dianggap kebencian, maka jika ada ketidakadilan yang dirasakan masyarakat, maka masyarakat tidak boleh bersuara.
"Saya tidak terlalu memikirkan karena perjuangan saya rakyat harus diperjuangkan, saya hari ini 6 bulan 17 hari berjuang untuk membuka masalah ini bahwa ada rakyat tertindas," jelasnya.
