Soal Efisiensi Anggaran, Cak Imin: Ibarat Pil Pahit
- Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mendukung instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk efisiensi anggaran di semua kementerian dan daerah.
- Cak Imin mengibaratkan efisiensi anggaran sebagai pil pahit namun bermanfaat ke depannya, meskipun mengakui pemotongan anggaran di kementeriannya sebesar Rp65 miliar.
- Revisi program-program di kementerian Cak Imin dilakukan setelah pemotongan anggaran, dengan memprioritaskan program yang vital.
Tangerang, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar ikut menanggapi perihal instruksi Presiden Prabowo Subianto soal efisiensi anggaran di semua kementerian dan daerah. Cak Imin mengungkapkan, efisiensi memang harus dilakukan untuk mencegah adanya pemborosan anggaran.
"Bagus efesiensi itu harus dilakukan, efisiensi ini mutlak harus dilakukan sebagai bagian dari adanya pemborosan anggaran yang tidak tepat sasaran," kata Cak Imin di Puskesmas Ciater, Kota Tangerang Selatan, Senin (10/2/2025).
1. Cak Imin mengibaratkan, efisiensi anggaran sebagai pil pahit
Cak Imin juga mengibaratkan efisiensi anggaran di pemerintahan Presiden Prabowo sebagai pil pahit, namun bermanfaat ke depannya. Sehingga, jika adanya protes merupakan hal yang wajar.
"Semua pasti protes tapi harus di ibarat saya pil pahit, pahit di awal tapi pasti bermanfaat untuk negara semua harus terima dan saya dukung terutama efesiensi," jelasnya.
2. Separuh anggaran di kementerian pimpinannya dipangkas
Cak Imin juga curhat, bahwa akibat efisiensi anggaran tersebut, separuh anggaran di kementerian pimpinannya juga ikut terpangkas. Di mana, anggaran yang memang sudah kecil, yakni Rp130 miliar menjadi Rp65 miliar saja.
"Tapi saya dukung Bu Menteri Keuangan supaya nanti yang enggak vital tetap dipotong," jelasnya.
3. Cak Imin juga lakukan revisi program di kementeriannya
Atas pemotongan anggaran tersebut, Cak Imin mengungkapkan, dirinya melakukan revisi program-program di kementeriannya. Di mana, program yang tidak vital akan dihilangkan.
"Setelah efisiensi pemotongan nanti akan ada review mana yang memang kebutuhan prioritas makanya seluruh pembahasan di DPR di hold supaya ada revisi dulu nanti kami cek lagi mana yang betul vital," kata dia.
