Status Desil 40 Ribu Warga Banten Masih Tunggu Verifikasi, Mengapa?

Lukman mengakui, keterbatasan jumlah petugas dan banyaknya penduduk menjadi kendala dalam mempercepat proses penetapan desil. Meski demikian, pengecekan terhadap puluhan ribu data tersebut terus dilakukan. "Karena petugasnya sedikit, penduduk banyak, jadi memang agak lama prosesnya. Tapi ini terus berjalan 24 jam," tegasnya.

Belum tuntasnya verifikasi menjadi perhatian, lantaran jumlah penerima bansos Pemerintah Provinsi Banten mengalami penurunan. Pada 2025, penerima bansos tercatat sebanyak 42.735 orang. Jumlah ini berkurang menjadi 37.741 orang pada 2026 dengan alokasi anggaran sekitar Rp18,8 miliar.

"Jumlah penerima bansos diproyeksikan kembali berkurang dalam APBD Perubahan dan pada 2027. Penyesuaian kuota dan anggaran ini berlangsung ketika puluhan ribu data warga masih menunggu kepastian klasifikasi kesejahteraan," katanya.

Penentuan calon penerima bansos Pemprov Banten mengacu pada klasifikasi desil 1 hingga desil 5. Data tersebut merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan data Badan Pusat Statistik (BPS), yang diverifikasi bersama pemerintah kabupaten dan kota.

Lukman mengatakan, Pemprov Banten masih mempertimbangkan kelompok desil 1 desil 4 sebagai sasaran penanganan sosial. Cakupan tersebut lebih luas dibanding kebijakan pemerintah pusat yang disebutnya memprioritaskan desil 1 dan 2.

"Kalau penanganan sih tetap kita menggunakan desil 1, 2, 3, 4. Karena kan kalau di pusat kan 1, 2. Di kita masih bertoleransi 1, 2, 3, 4, karena bagaimanapun yang 4 juga kan sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin. Itu perlu kita jaga juga," ucapnya.