Tangsel Berpredikat Kota Layak Anak, Kekerasan Seksual Masih Menghantui

Cahyadi mengatakan, pihaknya belum dapat merinci persentase masing-masing jenis kekerasan dari total 285 kasus yang tercatat hingga September 2026. Meski begitu, ia memastikan kekerasan seksual terhadap anak menjadi salah satu persoalan yang menonjol.

“Kalau persentasenya saya lupa, tapi setelah KDRT, pelecehan seksual pada anak itu juga dominan,” paparnya.

Jumlah laporan tersebut juga menunjukkan tren peningkatan jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sepanjang 2025, tercatat 385 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga Desember.

“Kalau dilihat dari bulan ke bulan, kita dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun kemarin, tahun ini meningkat,” kata Cahyadi.

Predikat KLA Kategori Utama diberikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebagai bentuk penghargaan atas capaian pemerintah daerah dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Tangsel meraih predikat tersebut sejak 2025, setelah sebelumnya berada pada Kategori Nindya.

Capaian itu juga menjadikan Tangsel sebagai daerah di Banten yang menyandang KLA Kategori Utama. Kini, Tangsel kembali menjalani proses penilaian untuk mempertahankan predikat tersebut.

Namun, Cahyadi menegaskan jumlah kasus kekerasan bukan satu-satunya indikator dalam penilaian KLA. Menurutnya, penilaian KLA mencakup sejumlah aspek pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus.

Aspek tersebut antara lain hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga, kesehatan dasar, pendidikan, hingga perlindungan khusus anak.

“Jadi bukan hanya kekerasan saja. Ada pendidikan, kesehatan, hak anak, pembangunan yang berorientasi kepada anak dan beberapa aspek lainnya,” jelasnya.

Meski demikian, persoalan kekerasan tetap menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan anak.

Cahyadi bahkan menyebut angka kasus yang tercatat belum tentu menggambarkan keseluruhan kasus yang terjadi di Tangsel. Menurutnya, kekerasan terhadap perempuan dan anak masih seperti fenomena gunung es karena terdapat kemungkinan kasus yang tidak dilaporkan.

Karena itu, Cahyadi mendorong masyarakat segera melaporkan apabila menemukan atau mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, laporan sejak awal akan membantu pemerintah memberikan pendampingan dan memastikan korban memperoleh penanganan sesuai kebutuhannya.

Ia meminta masyarakat tidak menunggu sebuah kasus menjadi viral di media sosial sebelum melaporkannya.

“Kalau ada kasus, lebih baik dilaporkan. Jangan sampai menunggu viral baru ditangani,” ucapnya.