Tangerang Selatan, IDN Times - Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Tangerang Selatan (Tangsel) mencatat, sebanyak 4.709 aset daerah tidak bergerak yang bernilai ratusan miliar rupiah di Kota Tangsel bermasalah. Beberapa aset itu bentuknya bidang tanah yang nilainya relatif besar.
Kepala Bidang Aset pada BPKAD Kota Tangsel, Billy Sukarsana, Rabu (17/6) mengatakan, untuk lahan tanah luas dengan nilai aset yang relatif besar jumlahnya 20 bidang.
Meski demikian, Billy enggan merinci data aset yang bermasalah dan sedang dalam sengketa. "Alasannya karena dapat dimanfaatkan oleh para pihak yang berkepentingan untuk saling menggugat," kata Billy.
Menurutnya, masalah yang paling rumit adalah aset tidak bergerak warisan Kabupaten Tangerang. Ia mencontohkan, dahulu ada program instruksi presiden (inpres) soal lahan di Jalan Haji Rean, Benda Baru, Kecamatan Pamulang. Saat itu, imbuhnya, lahan masih kosong dan oleh pemiliknya dipersilakan untuk dibangun gedung sekolah.
Kini sekolah itu bernama SDN Ciledug Barat. “Lantas kemudian hari muncul gugatan dari ahli waris, itulah” jelas Billy.
Ia mengakui pihaknya kalah dalam sengketa persidangan soal lahan SDN Ciledug Barat di Benda Baru, Kecamatan Pamulang itu. Pemerintah Kota Tangsel harus membayar ganti rugi cukup besar.
"Amanat Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong agar pemerintah daerah melakukan upaya hukum sampai tingkat akhir di Mahkamah Agung," kata Billy. Setelah ada keputusan berkekuatan hukum tetap, maka pemerintah daerah akan menjaga dan merawat aset tersebut.
Lebih lanjut dia mengutarakan bahwa pengamanan aset daerah ada tiga macam, yakni, pengamanan fisik, administrasi, dan yuridis. “Rata-rata daerah se-Indonesia itu pengamanan fisik baru sebatas pemasangan plang,” ujarnya.
Seperti diketahui, Kota Tangsel merupakan wilayah pemekaran dari daerah induknya Kabupaten Tangerang. Tangsel sendiri memisahkan diri dari Kabupaten Tangerang berdasar Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008.
Berdasarkan data KPK, jumlah keseluruhan aset bermasalah di wilayah Banten adalah 1.709. Jumlah itu terdiri dari 100 jenis aset yang masih dikuasai oleh pihak ketiga, 251 jenis aset di daerah pemekaran baru, serta 1.358 jenis aset fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang belum diserahkan oleh pengembang perumahan kepada Pemda, baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten atau Kota di Banten.
Hingga April 2020 akumulasi kemajuan kegiatan sertifikasi aset yang sudah tercatat oleh Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Banten masih relatif rendah, yakni 17,61 persen.
Dari total jumlah aset daerah Banten yang sudah tercatat yaitu sebanyak 20.874, dengan nilai Rp35,2 triliun, jumlah aset yang sudah bersertifikat baru 3.675 dan yang belum bersertifikat sebanyak 17.199 jenis aset.