Warga Tangerang Sulit Mendapatkan Gas Elpiji 3 Kg

Rahman mengaku sudah kesulitan mendapatkan gas 3 kg itu sejak pekan lalu. Hal tersebut terjadi setelah peredaran di warung-warung eceran ditarik oleh pengelola resmi gas elpiji.

Kebijakan pembatasan itu, menurut dia, menyulitkan masyarakat karena warga terpaksa harus mendatangi agen-agen resmi yang lokasinya jauh dari tempat tinggal. "Akhirnya saya bisa dapat tabung gas, meski harus jauh-jauh mendatangi lokasi agen," katanya.

Meski demikian, kata Rahman, harga gas ukuran 3 kg itu sudah mulai turun. Sebelumnya harga di eceran sekitar Rp23 ribu sampai Rp24 ribu per tabung, kini menjadi Rp19 ribu per tabung. "Sekarang harganya jadi Rp19 ribu, hanya saja kami susah mencarinya," ucap Rahman.

Warga warga Desa Sodong bernama Aini mengaku kecewa karena pemerintah mengeluarkan kebijakan yang merugikan karena dia menjadi sulit mencari gas 3 kg. 

"Dari pukul 08.00 WIB, kami mengantre, tapi gak dapat (karena dibatasi). Kami juga capek kali ngantre panjang-panjang, tapi gak dapat," tuturnya.

Ia berharap pemerintah mengembalikan ke sistem sebelumnya, setiap pengecer diberikan hak penjualan. Langkah itu dilakukan supaya masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkan gas bersubsidi tersebut.

"Jangan dipersulit lah, sudah sulit. Jangan kaya gini, jangan dilangkain gini lah, biasa kami beli di warung gampang sekarang susah. Belum masak sampai saat ini," papar dia.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melarang warung tradisional hingga toko kelontong menjual elpiji 3 kg atau gas melon mulai Sabtu (1/2/2025). Pedagang harus memiliki izin sebagai agen resmi atau subpenyalur Pertamina untuk bisa berjualan gas bersubsidi tersebut.

“Jadi, yang pengecer (warung/toko kelontong), itu justru kami jadikan pangkalan. Itu ada formal untuk mereka mendaftarkan nomor induk perusahaan terlebih dulu,” kata Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Untuk menjadi agen resmi epiji 3 kg, pedagang harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Untuk memperoleh NIB, pedagang harus mendaftar melalui online single submission (OSS).

Kemudian, PT Pertamina (Persero) akan mencatatnya sebagai subpenyalur, dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM.

“Mereka itu bisa mendaftarkan nomor induk kependudukannya sebagai dasar. Kemudian masuk dalam sistem OSS. Itu kan kita juga sudah integrasikan dengan sistem yang ada di kependudukan Kementerian Dalam Negeri,” tutur Yuliot.