Kantor Gubernur Digeruduk, TRUTH: Buntut Komunikasi Publik yang Buruk
Gubernur Banten Wahidin Halim (Instagram/Pemprov Banten)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Tangerang, IDN Times - Lembaga pemerhati kebijakan publik Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) menilai polemik penetapan nilai upah buruh di Banten yang berujung pada penggerudukan kantor Gubernur Banten adalah buah dari buruknya komunikasi publik Gubernur Wahidin Halim.
"Pola komunikasi Gubernur Banten Wahidin Halim tidak mencerminkan diri sebagai sosok pejabat publik yang patut dicontoh, kenapa? Karena gagal menyerap apa yang menjadi keresahan di masyarakatnya terutama para buruh, justru diperkeruh dengan pernyataan yang tidak humanis dan santun, justru seolah terlalu berpihak terhadap para pengusaha," kata Wakil Kordinator TRUTH, Jupry Nugroho dalam keterangan tertulis, Senin (27/12/2021).
Baca Juga: 5 Buruh Diperiksa Terkait Pendudukan Ruang Kerja Gubernur Banten
1. Tindakan buruh adalah efek domino dari pernyataan gubernur
IDN Times/Khaerul AnwarApa yang dilakukan oleh para buruh di ruangan gubernur dapat dikatakan sebagai efek domino atas pernyataan Gubernur Banten Wahidin Halim kepada para buruh,
"Alih-alih mengajak komunikasi para serikat buruh, justru mengeluarkan pernyataan yang menyakitkan hati ketika penetapan besaran besaran UMP 2022 Provinsi Banten," kata Jupry.
2. Digeruduknya kantor gubernur puncak dari polemik dari pernyataan gubernur
Instagram.com/wh_wahidinhalimJupry menyebut, puncak dari gagalnya Gubernur Banten Wahidin Halim dalam berkomunikasi dengan sejumlah serikat buruh, yaitu pada saat didudukinya ruang kerja Gubernur, seharusnya komunikasi baik dapat dilakukan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim, dengan menemui sejumlah serikat buruh yang melakukan unjuk rasa.
"Jikapun tidak dapat menemui, setidaknya ada pejabat yang diperintahkan untuk menyerap apa yang menjadi tuntutan para buruh, bukan malah kantor dibiarkan kosong tanpa adanya pejabat yang dapat ditemui, tentu para buruh memiliki keinginan agar suaranya dapat didengar," kata dia.
3. Wahidin Halim diminta jangan baper
Dok.IstimewaKata Jupry, semua sepakat jika ada tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh para buruh terkait didudukinya ruang kerja Gubernur harus diselesaikan secara hukum, namun apakah ada upaya sebelumnya dari Pemerintah Provinsi Banten terkait aksi unjuk rasa tersebut.
"Saya pikir Gubernur Banten Wahidin Halim terlalu "Baper" dengan langkah yang akan diambil dengan melaporkan kepada pihak kepolisian sampai akan melaporkan kepada Kemendagri dan Presiden, harusnya membuka jalur komunikasi dengan para buruh, karena para buruh juga merupakan bagian dari masyarakat Banten yang ikut juga andil dalam membangun Banten selama ini," kata dia.
Banyak praktek, lanjut Jupry, baik yang dapat diduplikasi dari Gubernur lainnya, jikapun tidak dapat merevisi besaran UMP, setidaknya perbaiki komunikasi dengan buruh agar lebih humanis, bukan justru seolah congkak di menara gading, melontarkan pernyataan yang menyakiti namun menutup jalur dialog. Seolah ada sekat dan tidak berpihak kepada masyarakat kecil terutama buruh.
Baca Juga: Ruangan Kerjanya Diduduki Buruh, Gubernur Banten Lapor Polisi
