Serang, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang menyatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten resmi terbukti melanggar kode etik tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada Banten 2024.
"Konkret sudah melanggar, tinggal sanksinya ada di Badan Kepegawaian Negara (BKN)," kata Ketua Bawaslu Kota Tangerang Komarulloh saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (28/9/2024).
1. Nana terbukti tidak netral karena hadir di acara relawan satu Cagub
Komar mengatakan, sebagai penggawa ASN di Provinsi Banten, Nana Supiana terbukti tidak netral dalam Pilkada serentak 2024.
Nana Supiana yang kini menjabat sebagai Pjs (Penjabat sementara) Wali Kota Cilegon itu terlibat dalam kegiatan deklarasi dukungan relawan Jaringan Paguyuban Pasundan Banten terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Andra Soni-Ahmad Dimyati Natakusumah, yang digelar di Kota Tangerang Selatan.
"Betul, betul (Kepala BKD Banten melanggar kode etik ASN)," katanya.
2. Bawaslu telah merekomendasikan sanksi ke BKN
Komar mengatakan, ketidaknetralan Nana Supiana dalam Pilkada serentak 2024 telah dilakukan melalui serangkaian pemeriksaan yang ketat.
Sehingga Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi dan dikirim langsung ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terkait pelanggaran kode etik tersebut.
"Itu tanggal 2 Oktober baru saya kasih (putusan) karena belum saya kasih ke BKN," katanya.
Sebelumnya, Bawaslu telah mendalami dugaan keterlibatan Nana dalam kegiatan deklarasi dukungan relawan Jaringan Paguyuban Pasundan Banten terhadap pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Andra Soni-Dimyati Natakusumah, yang digelar di Notaru Cafe, Puspemkot Tangerang belum lama ini.
Nana Supiana ikut hadir dalam forum yang mendeklarasikan dukungan terhadap Andra-Dimyati.
3. Pj Gubernur malah menyebut agar mengedepankan asas praduga tak bersalah
Menaggapi ketidaknetralan Nana Supiana pada Pilkada Banten 2024, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, langsung angkat bicara. Al Muktabar meminta semua pihak agar mengedepankan asas praduga tidak bersalah.
"Jadi semua secara komperhensif dilihat, lalu penting juga mengedepankan asas praduga tidak bersalah, dan tentu dalam perangkat kerja yang mendapatkan mandatori itu karena persetujuan dan penetapannya oleh Menteri Dalam Negeri," katanya.
Al mengatakan, apabila Nana Supiana dinyatakan melanggar netralitas ASN. Maka akan mengembalikan kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
"Ya kan ada kewenangan kelembagaan, jadi prinsip kita melaksanakan peraturan perundang-undangan," katanya.
Disinggung apakah Nana Supiana akan dicopot sebagai Pjs Wali Kota Cilegon jika terbukti melanggar netralitas ASN, Al Muktabar enggan menanggapi lebih dalam hal tersebut.
"Bukan soal itu (pencopotan), tapi soal aturan yang dilaksanakan nanti kita lihat yang akan dilaksanakan itu," katanya.
