ASN yang Terseret SPK Fiktif Masih Aktif di BPBD Banten

Kendati tidak diberhentikan dari jabatannya, lanjut Nana, pejabat eselon tiga Pemerintah Provinsi Banten itu tidak diberikan kewenangan mengerjakan kegiatan-kegiatan strategis di BPBD Banten.

"Oleh atasannya, (AB) langsung tidak diberikan pekerjaan menyangkut peristiwa pelanggarannya sambil menunggu pleno," katanya.

Sebelumnya, Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengaku telah memproses dugaan pengadaan laptop fiktif itu. Al Muktabar menyesalkan ulah ASN  yang dia nilai tidak memiliki integritas dan masuk dalam prilaku tindak pidana atau kriminal.

Dia menegaskan, AB berpotensi dipecat jika terbukti melakukan pelanggaran berat. "Kita akan ambil tindakan tegas, mulai dari tingkatan paling berat diberhentikan dari pegawai," kata Al Muktabar di kantornya, Senin (31/7/2013).

Mantan Sekda Provinsi Banten itu mengaku telah memerintahkan Inspektorat selaku aparat pengawas internal pemerintah (APIP) untuk segera memproses hukum atas AB. 

"Karene tadi masalah hukum kita akan taat terhadap hukum karena hukum harus dilakukan," katanya.

Diketahui, dari 20 SPK kontrak pengadaan 100 unit laptop, PT Putera Pangestu Jaya Lestari telah mengalami kerugian Rp3,721 miliar.