BPK: 16 Proyek DPUPR Kota Tangerang Tak Sesuai Spesifikasi

10 Agu 2022, 10:26 WIB

IDN Times/Muhamad Iqbal

Kota Tangerang, IDN Times - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten mencatat, ada16 proyek pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang tidak sesuai spesifikasi kontrak. Hal ini terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang tahun 2021.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) yang disampaikan pada 24 Mei 2022, 16 paket pekerjaan pada DPUPR itu dinyatakan telah selesai 100 persen dilaksanakan, dan telah dibayar lunas 100 persen.

Diantara belasan paket perbaikan jalan, terdapat Jalan Garuda di Kecamatan Batu Ceper yang pengerjaannya malah jadi temuan BPK. Selain itu, kondisi jalan di lokasi yang pembayaran pengerjaannya sudah 100 persen ini pun masih terlihat rusak di beberapa titik.

1. Ini daftar 16 proyek yang menjadi temuan BPK

IDN Times/Muhamad Iqbal

Hasil pemeriksaan BPK pada 16 paket pekerjaan yang terdiri dari 13 paket pekerjaan peningkatan jalan, dan 3 paket pekerjaan peningkatan trotoar jalan, terdapat ketidaksesuaian spesifikasi dengan total senilai Rp3.209.171.696,54 dengan rincian:

1. Pembangunan Looping Gerendeng dikerjakan oleh PT. Dado Dimensi, ketidaksesuaian spesifikasi Rp52.524.351,22.

2. Peningkatan Jalan Garuda Kecamatan Batu Ceper dikerjakan oleh PT. Arkea Wirastya Utama, ketidaksesuaian spesifikasi Rp486.052.307,39.

3. Peningkatan Jalan Garuda Kecamatan Batu Ceper, dikerjakan oleh CV. Agim Perdana, ketidaksesuaian spesifikasi Rp25.490.796,05.

4. Peningkatan Jalan Iskandar Muda Kecamatan Neglasari dikerjakan oleh PT. Benteng Utama, ketidaksesuaian spesifikasi Rp743.320.078,47.

5. Peningkatan Jalan Ki Hajar Dewantoro Kecamatan Cipondoh dikerjakan oleh PT. Restu Agung Selalu, ketidaksesuaian spesifikasi Rp195.003.357.39.

6. Peningkatan Jalan Husein Sastranegara dikerjakan oleh CV. Berdikari Jaya, ketidaksesuaian spesifikasi Rp51.227.503,92.

7. Peningkatan Jalan Marsekal Suryadarma dikerjakan oleh CV. Budi Big Contractor, ketidaksesuaian spesifikasi Rp27.229.787,40.

8. Peningkatan Jalan Marsekal Suryadarma (lanjutan) dikerjakan oleh PT. Syaira Mahadaya Abadi, ketidaksesuaian spesifikasi Rp48.961.080,79.

9. Peningkatan Jalan Pembangunan 3 Kecamatan Neglasari dikerjakan oleh PT. Ininnawa Presisi Konstruksi, ketidaksesuaian spesifikasi Rp76.615.424,27.

10. Peningkatan Jalan sisi kiri SP Semanan Kecamatan Cipondoh (lanjutan) dikerjakan oleh PT. Emerald Putra Perwira, ketidaksesuaian spesifikasi Rp217.995.756,00.

11. Peningkatan Jalan Kali Perancis dikerjakan oleh CV. Fatma Jaya Abadi, ketidaksesuaian spesifikasi Rp591.672.325,20.

12. Peningkatan Jalan Bouroq Kecamatan Batu Ceper dikerjakan oleh PT. Global Tri Jaya, ketidaksesuaian spesifikasi Rp53.501.563,50.

13. Peningkatan Jalan Imam Bonjol Kecamatan Karawaci dikerjakan oleh PT. Anggadita Teguh Putra, ketidaksesuaian spesifikasi Rp336.267.539,85.

14. Peningkatan Trotoar Jalan Atang Sanjaya dikerjakan oleh PT. Lamdor Konstruksi, ketidaksesuaian spesifikasi Rp16.180.735,90.

15. Peningkatan Trotoar Area Kantor Pusat Pemerintahan dikerjakan oleh CV. Widi Karya Mandiri, ketidaksesuaian spesifikasi Rp102.318.725,30.

16. Peningkatan Trotoar Jalan Merdeka dikerjakan oleh CV. Dian Kontraktor, ketidaksesuaian spesifikasi Rp183.809.336,90.

Ketika hal ini dikonfirmasi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang Ruta Ireng Wicaksono tidak mengangkat telepon dari IDN Times dan tidak membalas pesan singkat.

2. BPK minta Wali Kota Tangerang lakukan ini

Arief R Wismansyah (Dok. Istimewa)

Menurut BPK, hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian masing-masing pekerjaan, sehingga mengakibatkan hasil pekerjaan tidak dapat segera dimanfaatkan karena rusak.

Dikarenakan Kepala DPUPR kurang optimal dalam pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pelaksana Teknis Kerja (PPTK) Pelaksana Teknis, dan Konsultan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya belum sepenuhnya memedomani peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah dan surat perjanjian atau kontrak pekerjaan.

“PPK tidak cermat dalam memeriksa dan menerima hasil pekerjaan,” tulis BPK dalam LHP.

BPK merekomendasikan Wali Kota Tangerang untuk memerintahkan Kepala DPUPR agar lebih optimal dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan, menginstruksikan PPK, PPTK, Pelaksana Teknis, dan Konsultan Pengawas untuk lebih cermat dalam melakukan tugas dan fungsinya, serta memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp2.606.614.296 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetor ke kas daerah.

Sementara itu, diketahui dari LHP BPK, hingga tanggal 23 Mei 2022, baru ada tujuh penyedia jasa yang telah menyetorkan ke Kas Daerah atas ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan senilai Rp602.557.400. Dengan demikian masih terdapat Rp2.606.614.296 yang belum disetorkan.

Hingga saat ini, Senin (8/8/2022) belum terkonfirmasi sisa nilai yang sudah disetorkan lagi oleh penyedia ke Kas Daerah, atas ketidaksesuaian pekerjaan itu.

3. Sebagian jalan yang diperbaiki dalam proyek ini pun masih rusak

Jalan Garuda Tangerang (IDN Times/M Iqbal)

Sementara, berdasarkan penelusuran terhadap jalan-jalan dan trotoar yang masuk ke dalam proyek peningkatan DPUPR Kota Tangerang 2021 lalu, saat ini kondisi sebagian jalan masih rusak.

Seperti di jalan Iskandar Muda Kecamatan Neglasari, Jalan Marsekal Suryadarma, Jalan Pembangunan 3, Jalan Husein Sastranegara, dan Jalan Garuda Kecamatan Batu Ceper. Khusus di Jalan Husein Sastranegara, tampak ada ceruk yang kerap terisi air dan menjadi genangan.

Sementara, kondisi Jalan Garuda Kecamatan Batu Ceper, dikeluhkan sejumlah warga sekitar. Bahkan, warga setempat sempat berdemo dan menuntut perbaikan jalan.

"Di sini mah udah setahun begini, kemaren warga sini demo terus dibenerin lah itu Jalan Garuda. Eh ternyata sepanjang jalan Garuda itu yang dibenerin separuh doang,” ungkap warga Jalan Garuda Kecamatan Batu Ceper, Ilyasa, Minggu (7/8/2022).