Buntut Insiden GKPI Rajeg, Kemenag Dorong Perjelas Status Tempat Ibadah

Pdt. Hadi Sucipto Pakpahan dari GKPI Rajeg mengatakan, kegiatan peribadatan di bangunan ruko tersebut telah berlangsung sekitar empat tahun. Menurutnya, pengurus gereja sebelumnya telah menyampaikan surat kepada pemerintah setempat terkait pelaksanaan kegiatan ibadah.

“Kegiatan peribadatan di bangunan ruko tersebut telah berlangsung kurang lebih selama empat tahun, pengurus gereja sebelumnya telah menyampaikan surat kepada pemerintah setempat mengenai pelaksanaan kegiatan ibadah di lokasi tersebut,” ujarnya Senin (28/9/2026).

Namun, Hadi menegaskan surat tersebut bukan izin pendirian gereja. Dokumen itu merupakan pemberitahuan mengenai kegiatan ibadah.

Pihak GKPI juga mengaku memiliki Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) yang diterbitkan unsur Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kemenag Provinsi. Namun, keberadaan dan keabsahan dokumen tersebut masih perlu diverifikasi.

Staf Khusus Kemenag RI bidang Kerukunan, Gugun Gumilar mengatakan, status bangunan perlu diperjelas terlebih dahulu.

Menurutnya, perlu diketahui apakah bangunan tersebut dikategorikan sebagai rumah ibadah atau tempat yang digunakan sebagai rumah doa. Status tersebut berkaitan dengan administrasi dan perizinan yang harus dipenuhi.

“Perlu dilakukan verifikasi terlebih dahulu mengenai status tempat tersebut, apakah merupakan rumah ibadah/gereja atau tempat yang digunakan sebagai rumah doa. Hal tersebut berkaitan dengan kelengkapan administrasi dan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Terkait SKTL yang disebut dimiliki pihak GKPI, Gugun mengatakan dokumen tersebut juga perlu diverifikasi kepada pihak Kemenag terkait.

“Namun demikian, keberadaan dan keabsahan dokumen tersebut masih perlu dilakukan verifikasi kepada pihak Kementerian Agama terkait,” katanya.

Ia menyebut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 sebagai salah satu dasar hukum terkait pendirian rumah ibadah secara permanen.

Sekretaris FKUB Kabupaten Tangerang, Supriyadi mendorong, persoalan tersebut diselesaikan melalui komunikasi antara pihak pengguna tempat ibadah dan masyarakat sekitar.

“Salah satu hal yang perlu dikedepankan adalah komunikasi antara pihak pengguna tempat ibadah dengan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pihak FKUB mendorong agar pihak pengguna tempat ibadah dapat terus membangun komunikasi dengan RT/RW, pemerintah desa/kelurahan, Kecamatan, FKUB, serta masyarakat setempat,” ujarnya.

Supriyadi mengatakan PBM menjadi salah satu rujukan dalam penyelesaian persoalan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah. Namun, ia mengakui masih ada pekerjaan rumah terkait data rumah ibadah di Kabupaten Tangerang.

“Adapun data mengenai jumlah tempat ibadah, status bangunan, serta kelengkapan perizinannya masih perlu dilakukan pendataan dan verifikasi lebih lanjut kepada instansi terkait,” ungkap Supriyadi saat dihubungi melalui telepon, dikutip Sabtu (26/9/2026).

Akademisi Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Zezen Zainal Muttaqin, mengatakan persoalan rumah ibadah harus diselesaikan melalui jalur dialog dan tidak menggunakan kekerasan.

“Bagaimanapun persoalan itu tidak boleh diselesaikan secara tidak damai, menggunakan kekerasan, membawa senjata, atau membubarkan massa. Itu berpotensi menjerumuskan masyarakat pada konflik horizontal antarumat beragama,” tegasnya.

Menurut Zezen, salah satu persoalan dalam kasus rumah ibadah berkaitan dengan rumitnya aturan administrasi. Kondisi tersebut dapat membuat sebagian warga menggunakan bangunan residensial sebagai rumah doa.

Ia juga mendorong penguatan peran FKUB hingga tingkat bawah. Menurutnya, FKUB memiliki jaringan yang dapat digunakan untuk membangun komunikasi dan mencegah gesekan sosial berkembang menjadi konflik.

“Dalam beberapa tahun terakhir, peran FKUB terkesan kurang menonjol. Padahal, FKUB di tingkat kabupaten hingga kecamatan sangat penting sebagai wadah komunikasi dialogis untuk menyelesaikan gesekan sosial secara damai,” katanya.

Guru Besar Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Prof. Wicipto Setiaji, mengatakan persoalan penggunaan bangunan sebagai tempat ibadah perlu dilihat secara proporsional.

Ia merujuk pada jaminan kebebasan beragama dalam Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Meski demikian, penggunaan bangunan sebagai rumah ibadah tetap harus memenuhi ketentuan administratif yang berlaku.

“Tindakan pemerintah harus mempunyai dasar hukum, berada dalam kewenangannya, dilakukan secara proporsional, dan tidak diskriminatif. Bukan membiarkan tekanan kelompok menjadi dasar penghentian kegiatan keagamaan,” katanya.

Menurut Wicipto, jika terjadi penolakan warga, pemerintah dan aparat memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan sekaligus kebebasan menjalankan ibadah.

Namun, untuk menentukan apakah tindakan dalam kasus Rajeg melanggar hukum atau tidak, diperlukan pemeriksaan terhadap fakta konkret.

“Untuk menilai apakah tindakan dalam kasus Tangerang tertentu sah atau melanggar hukum, tetap perlu diperiksa fakta konkretnya, status bangunan, keputusan pemerintah yang diterbitkan, dasar hukum pelarangan, serta tindakan aparat di lapangan,” ujarnya.