Serang, IDN Times - Mantan Asda I Kota Cilegon Taufiqurohman keberatan untuk mengembalikan gaji ganda saat dia menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minim (PDAM) Cilegon Mandiri senilai Rp1,2 miliar.
Taufiq beranggapan bahwa gaji yang ia terima sebagai Direktur Utama (Dirut) PDAM sesuai aturan. "Sekarang banyak pejabat yang kemudian ditugaskan ke tempat lain, kan sama semua nerima honor, gimana sih?" kata Taufiq saat dikonfirmasi, Rabu (6/9/2023).
Menurut Taufiq, ia menjabat sebagai Dirut PDAM pada Agustus 2020 setelah ditunjuk oleh Edi Ariadi yang menjabat Wali Kota Cilegon kala itu. Kemudian, usai mendapatkan surat keputusan (SK) definitif Direktur PDAM Cilegon Mandiri, Taufiq menyebut langsung mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Saya diangkat definitif oleh Pemkot Cilegon setelah pensiun (sebagai ASN). Salahnya saya dimana? Kan gitu," katanya.
Taufiq mengatakan tidak tahu-menahu soal SK penunjukan dirinya sebagai Dirut PDAM, yang belakangan dianggap tak sesuai prosedur karena tidak melalui mekanisme lelang. Seharusnya, lanjutnya, yang diminta pertanggungjawaban Pemkot Cilegon yang saat itu menerbitkan SK.
"SK penunjukan periode saya sampai 2025 itu kan Pak Wali (Edi Ariadi) yang tanda tangan, kecuali saya yang tanda tangan (sendiri) zaman pak Heldi disalahkan ada apa nih," katanya.
Taufiq mengaku, kasus yang kini menimpanya itu tidak ada urusan dengan Inspektorat, sebab, yang bisa mencopotnya sebagai Dirut PDAM Cilegon Mandiri hanya Wali Kota Cilegon Heldy Agustian. Kendati demikian, Taufiq kekeuh menolak jika harus mengembalikan gaji ke kas negara.
"Saya kan belum dipecat sampai sekarang. Ya belum ada eksekusi putusan saya tidak merasa bersalah. Kalau diberhentikan itu kewenangan wali kota, apalagi ngembaliin uang zalim amat," katanya.