Tangerang Selatan, IDN Times - Wali kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany mengatakan, akan tetap membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) di lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang.
Lokasi TPA Cipeucang itu sendiri disebut kelompok pemerhati lingkungan Walhi menyalahi aturan karena sangat dekat dengan Sungai Cisadane.
Airin mengklaim sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Artinya, sudah dapat dipastikan bahwa komposisi untuk investasi PLTSA sedang berjalan.
"Komposisinya 51-49. 51 persen investasinya menjadi tanggung jawab Pemkot Tangsel 49 persennya menjadi tanggung jawab dari Kemenkeu, awal Januari (2020) untuk bertemu dengan Dirjen di Kemenkeu untuk koordinasi," kata Airin di Kantornya, Maruga, Ciputat, Tangsel, Jumat (27/12).
Airin menerangkan, pertengahan Juni atau Juli 2020 sudah ada pemenang lelang dalam proyek tersebut. Airin juga yakin di tahun itu sudah mulai progres pembangunan fisik untuk PLTSA.
"Jadi dua tahun setelah 2020 akan ada PLTSA seperti di Singapura. Sampah dibakar habis sampai residunya," kata Airin.
Airin menjelaskan, karena luas wilayah yang hanya terbatas, namun penduduknya terus bertambah, nantinya saat pembangunan PLTSA, sampah sementara akan dibuang ke Nambo, Bogor, Jawa Barat.
"Kita sudah bekerja sama dengan Pemprov Jabar. Di Kampung Nambo. Kenapa kita tidak ke Banten? Kota Tangerang sangat mau, tapi Perdanya terkunci, tidak boleh menerima sampah dari kota lain. Kabupaten Tangerang? Kita pun sudah koordinasi," kata Airin.
Organisasi independen pemerhati lingkungan, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyebut adanya longsoran sampah dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang, Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, disebabkan lokasi TPA itu sendiri yang sudah melanggar aturan.
Atas pelanggaran aturan tersebut, Walhi menilai Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) memberikan sanksi tegas kepada Pemerintah Kota Tangsel sebagai pihak pengelola TPA itu.
Pengkampanye energi dan perkotaan Walhi, Dwi Sawung mengatakan, TPA Cipeucang yang berada persis di Bantaran sungai Cisadane itu menabrak aturan yang dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"TPA dibantaran sungai, itu sebenarnya TPA -nya melanggar SNI 03-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir yang dibuat PUPR," kata Sawung kepada IDN Times, Sabtu (30/11).
Terkait adanya wacana pembuatan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA), Walhi menganggap aneh wacana itu. Alasannya, karena sedari awal adanya tempat pembuangan sampah itu sudah melanggar aturan.
"Mengelola TPA yang dengan teknologi yang paling murah dan mudah saja tidak bisa apalagi menggunakan PLTSA yang lebih mahal dan kompleks, yang ada akan menimbulkan masalah baru lagi yang lebih parah, pencemaran tidak hanya ke air tapi juga udara dan jauh sekali nanti dampaknya," terang Sawung.