Kota Tangerang, IDN Times - Pemerintah Kota Tangerang mendorong penerapan percepatan digitalisasi bagi pemerintah daerah, melalui kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Hingga saat ini, sederet penerapan kebijakan ETPD di Kota Tangerang pun sudah berlangsung secara bertahap sejak 2018 lalu.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang Kiki Wibhawa mengungkapkan, sudah ada lima penerapan kebijakan ETPD di Kota Tangerang.
Diantaranya, pembayaran PBB melalui e-SPPT yang dapat melakukan pembayaran dan cetak secara mandiri. Selain itu, penerapan pada pembayaran gaji, belanja dan tunjangan para pegawai Pemkot Tangerang yang sudah diterapkan sejak 2018.
“Pembayaran gaji, belanja dan tunjangan para pegawai menjadi penerapan ETPD pertama di Kota Tangerang. Sedakan e-SPPT termasuk penerapan ETPD yang paling baru, yaitu pada Februari 2021,” kata Kiki pada Rabu (27/10/21).
Dalam keterangan tertulisnya, Kiki mengungkap bahwa penerapan ETPD lainnya adalah pembayaran uji KIR kendaraan bermotor yang sudah nontunai melalui Dinas Perhubungan (Dishub). Hal itu sudah diterapkan sejak Februari 2020.
Tak hanya pada Pemkot Tangerang, kata Kiki penerapan ETPD juga sudah menjalar pada BUMD di sektor transportasi.
“BUMD, yaitu PT TNG, sudah menerapkan pembayaran nontunai pada transportasi umum Si Tayo dan Si Benteng. Para penumpang bisa membayar ongkos dengan OVO, Gopay atau uang elektronik lainnya,” jelasnya.
Kalau melihat, lanjutnya, dari potensi yang bisa diterapkan ETPD dalam waktu dekat adalah sektor pasar. Namun, saat ini masih terus dipelajari, disosialisasikan dan bentuk skema yang baik dan maksimalnya seperti apa.
“Saat ini, ETPD Kota Tangerang ditingkat nasional menduduki peringkat 11. Harapannya, penggunaan ETPD bisa lebih maksimal dan dapat diperluas, sehingga peringkat ETPD Kota Tangerang di Nasional bisa masuk tiga besar. Terpenting, pemanfaatannya dapat benar-benar dirasakan masyarakat luas,” tutur Kiki.