Tangerang Selatan, IDN Times - Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Shinta W Chairuddin menyayangkan masih adanya kerumunan warga saat mengambil bantuan sosial (bansos) tunai.
Sebab, kata Shinta, disaat bersamaan pemerintah, baik Pusat maupun daerah tengah mengetatkan kebijakan tentang pencegahan dan pemberantasan pandemik COVID-19 melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Shinta mengatakan, peristiwa itu salah satunya terjadi di daerah pemilihannya, yakni Kecamatan Pamulang. Dia pu merasa prihatin dan menyesalkan kerumunan. Dia khawatir, kerumunan antrean itu menjadi klaster COVID-19.
“Saya sangat prihatin dan menyesalkan soal pembagian BST yang mengundang kerumunan massa di Kelurahan Kedaung khususnya, padahal di kelurahan lain ada yang bisa dilakukan dengan tertib dan baik. Ini berarti kurang sensitifnya para pelaksana di lapangan terhadap kebijakan pemerintah kota yang strich dalam melawan COVID-19,” ujar Shinta dalam keterangan tertulis, Jumat (15/1/2021).
Terhadap persoalan itu Shinta meminta Wali Kota Tangsel untuk melakukan evaluasi dan ketegasan. Sebab, lanjutnya, jika tidak mendapat teguran keras, dikhawatirkan kasus serupa akan berulang.
“Selain itu, kami meminta Pemkot untuk melakukan tracing untuk mencegah penyebaran virus corona terhadap mereka yang hadir dalam pembagian BST tersebut,” kata dia.
Sementara terkait adanya syarat bahwa pengambilan Bansos harus tatap muka karena sekaligus verifikasi faktual bagi Shinta merupakan hal yang tak benar.
“Itu tidak sesuai dengan komitmen pemerintah dalam memberlakukan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Bagaimanapun kerumunan massa sangat beresiko tinggi terhadap penyebaran COVID-19 akhir-akhir ini,” terangnya.
Shinta mengatakan mereka seharusnya melakukan pembagian bansos dengan cara-cara yang efektif, efisien, dan aman. “Misalnya dengan jemput bola, dimana petugas dari kelurahan dan kantor Pos dan Giro menyerahkan bantuan langsung ke kediaman penerima," jelasnya.
Contoh jalan lain yang bisa ditempuh, kata dia, adalah dengan menjadwalkan pengambilan bansos. Jadwal itu harus diberlakukan ketat, dalam artian, warga yang belum jadwalnya, tidak diperbolehkan mengambil.
"Pembatasan peserta yang hadir serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” ujarnya.