Serang, IDN Times - Provinsi Banten masih menyandang daerah dengan angka pengangguran terbanyak di Indonesia. Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) angka pengangguran di tanah Jawar mencapai 7,97 persen.
Saat ini Pemprov Banten terus melalukan langkah-terus strategis untuk menurunkan jumlah angka pengangguran di tanah Jawara.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Septo Kalnadi menyampaikan, pergeseran zaman menyebabkan persaingan khususnya dibidang tenaga kerja begitu dinamis.
“Sehingga dalam memenuhi kebutuhan itu kita harus mempersiapkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan zaman,” kata Septo, Kamis (1/6/2023).
Berdasarkan hal tersebut, Septo menyatakan berbagai upaya terus dilakukan Pemprov Banten untuk menurunkan tingkat pengangguran meliputi pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif.
“Melalui ekonomi produktif ini minimal warga mencari penghidupan sendiri. Karena kalau mengandalkan ketenagakerjaan di zaman sekarang ini bisa ditebak banyak sekali saingannya,” katanya.
Selain itu, pihaknya menggelar pelatihan berbasis masyarakat, seperti pelatihan makeup, barista atau meracik kopi, konten kreator hingga sablon guna mencetak wirausahawan.
"Kini sudah diterapkan di beberapa daerah di Provinsi Banten,” katanya.
Dengan berbagai pelatihan yang dilaksanakan dalam berbagai bidang ini, Septo berharap masyarakat mampu mengembangkan keterampilan tersebut secara mandiri.
Adapun, pengoptimalan kinerja Badan Latihan Kerja (BLK) Pemprov Banten terus berjalan dan bekerja sama untuk melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap terjun di dunia kerja terutama dunia Industri.
"Kita terus tekankan mereka ke depannya memiliki keterampilan dalam dunia industri seperti otomotif mesin ringan, las dan lain sebagainya,” katanya.
Septo juga menyatakan, pelatihan yang dilaksanakan di BLKI Provinsi Banten ini bekerjasama dengan beberapa industri dan perusahaan yang memberlakukan program pemagangan.
“Kolaborasi seperti itu sangat kita butuhkan dan dianggap mampu melengkapi langkah-langkah kita dalam menurunkan angka pengangguran ini,” katanya.
Septo juga mengungkapkan, kolaborasi dalam penurunan angka pengangguran juga dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terus melakukan upaya pengurangan angka pengangguran sesuai dengan kebutuhan di daerahnya masing-masing.
"meningkatkan keterampilan yang bisa menurunkan angka pengangguran sesuai kebutuhan daerahnya sendiri,” katanya.