Sampai Bulan ke-4, Penyaluran Bansos Tahap I di Banten Belum Rampung
Pengambil dana JPS tidak menjaga jarak di Gedung STIA Maulana Yusuf Cinanggung, Kecamatan Serang (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Serang, IDN Times - Hingga bulan ke-4 masa pandemik virus corona atau COVID-19, penyaluran bantuan sosial Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari Pemerintah Provinsi Banten tahap I belum rampung.
Berdasarkan data dari Dinas Sosial Banten ada sebanyak 421.177 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) se-Banten dengan nominal senilai Rp600 ribu untuk wilayah Tangerang Raya dan senilai Rp500 ribu untuk lima daerah lain di Banten.
Baca Juga: Penyaluran JPS COVID-19 di Banten Dipangkas Jadi Dua Bulan
1. Kondisi keuangan Pemprov masih sulit
IDN Times/Khaerul AnwarWakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, kondisi keuangan daerah yang masih sulit sehingga menyebabkan penyaluran bantuan ini belum maksimal.
"Kalau secara keuangan kita masih berproses, belum bisa seluruhnya disalurkan karena banyak sektor yang kita berikan bantuan, selain JPS," kata Andika saat dikonfirmasi, Selasa (14/7/2020).
Andika menjelaskan, untuk masalah penganggaran itu bisa disediakan selagi pendataannya sudah selesai. Namun, di masa kesulitan keuangan ini, Pemprov tidak bisa menyalurkan secara menyeluruh karena ada sektor lain yang harus juga diperhatikan.
"Untuk itu pendapatan daerah sedang kita genjot untuk menunjang berbagai bantuan di masa pandemik ini. Kita sedang memaksimalkan pendapatan," ujarnya.
Baca Juga: Tak Dapat Bansos, Warga Miskin: Petugas Desa Hanya Foto-foto Doang
2. Petugas masih mendata di lapangan
Penandatanganan kwitansi penerimaan bantuan JPS penanganan dampak COVID-19 dari Pemprov Jawa Timur di Kantor Bakorwil Madiun, Jumat (15/5). IDN Times/Nofika Dian NugrohoTerkait kendala masalah data KPM, lanjut Andika, pihaknya mengalami sedikit kesulitan karena basis pendataan dalam penyaluran JPS ini adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sedangkan yang kita dimiliki adalah basis data non-DTKS.
Andika mengaku tidak mau jika nanti data provinsi tidak valid atau "Kami tidak mau data timpang tindih dengan data pusat. "Oleh karena itu sampai saat ini kami masih berusaha menginventarisasi data-data non DTKS, yang akan menerima bantuan tersebut. Ada yang cepat, ada yang lambat. Itu biasa," katanya.
3. Pemprov anggaran Rp1,1 triliun lebih untuk JPS
Ilustrasi anggaran (IDN Times/Arief Rahmat)Untuk diketahui, Pemprov Banten telah menggeser anggaran tahap III sebesar Rp2,134 triliun untuk penanganan COVID-19. Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan di empat sektor, yakni untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, jaring pengaman sosial (JPS), dan untuk bantuan keuangan (bankeu) kepada kabupaten/kota.
Sumber dana BTT mencapai Rp 2,134 triliun yang diambil dari hasil tiga kali refocusing APBD 2020. Untuk sektor kesehatan senilai Rp266, 9 miliar, dampak ekonomi Rp245,5 miliar, JPS Rp 1,182 triliun dan untuk bantuan keuangan (bankeu) kabupaten/kota Rp 440 miliar.
Kendati sudah menganggarkan senilai Rp1,1 triliun lebih, penyaluran bansos bagi warga terdampak COVID-19 itu akan dipotong hanya dua bulan penyaluran dengan rencana awal tiga bulan bahkan lebih.
Baca Juga: Miris, Nenek di Serang Tinggal di Rumah Hampir Ambruk
