Kongres Advokat Akan Beri Pendampingan Hukum untuk Korban MFA

Priyo menuturkan, pihaknya mengutuk keras atas tindakan represif aparat kepolisian saat mengawal aksi unjuk rasa mahasiswa tersebut. Terlebih, tindakan represif tersebut sudah pada tindakan fisik dengan membanting salah satu peserta aksi. 

"Terlebih hingga mengakibatkan korban kejang-kejang. Menurut kami, oknum polisi tersebut melanggar ketentuan SOP," tuturnya. 

Priyo menegaskan, tugas aparat kepolisian di lapangan adalah mengamankan massa, sehingga seharusnya tidak boleh terpancing oleh perilaku massa terlebih hingga bersikap arogan dan represif. 

"Kewajiban polisi menghormati hak asasi manusia dari setiap orang melakukan unjuk rasa. Tidak boleh melakukan kekerasan, apalagi tidak sesuai prosedur, seperti yang kita lihat video di media yang beredar," jelasnya. 

Ia pun meminta pimpinan Polri di Banten, khususnya Polresta Tangerang untuk menindak tegas anggota yang menurutnya berlebihan dalam mengurai pengunjuk rasa. 

"Kami akan kawal kasus ini dan berikan pendampingan hukum agar korban tidak menerima perlakuan yang tidak adil dalam penyelesaian kasus ini," ujar Priyo. 

Sementara itu, Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar melalui akun media sosialnya meminta maaf terkait adanya insiden kekerasan oleh pihak kepolisian yang terjadi di depan kantornya tersebut. 

"Terkait video viral yang beredar di tengah masyarakat, tentang penanganan aksi unjuk rasa di depan kantor Pemkab Tangerang siang tadi, Saya Bupati Tangerang, A. Zaki Iskandar menyatakan permohonan maaf dan prihatin atas terjadinya peristiwa tersebut dan menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwenang. Semoga peristiwa tersebut tidak terulang lagi," tulisnya.