Korban KDRT Jadi Tersangka, DPRD Tangsel Soroti Dugaan Kejanggalan

Ia menjelaskan, kasus itu bermula dari laporan KDRT yang diajukan MS terhadap mantan suaminya dan kini telah memasuki tahap persidangan. Namun di tengah proses tersebut, MS justru dilaporkan balik dalam perkara berbeda yang saat ini masih dalam tahap penyidikan.

Ricky menegaskan DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Meski demikian, DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan proses hukum berlangsung adil dan objektif.

“Untuk kasus yang sudah masuk persidangan, kami tidak bisa intervensi. Kami hanya bisa memberikan dukungan dan memastikan hak-hak korban tetap terlindungi,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD berencana meminta klarifikasi kepada aparat penegak hukum, termasuk Polres Tangerang Selatan, guna memastikan tidak ada ketimpangan dalam penanganan perkara.

“Kami akan kaji terlebih dahulu, apakah perlu pemanggilan resmi atau pendekatan persuasif. Yang jelas, kami ingin memastikan keadilan ditegakkan,” tegasnya.

Selain itu, DPRD juga mendorong adanya pendampingan bagi korban, baik secara hukum maupun psikologi. Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan UPTD Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Tangerang Selatan.

DPRD memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Jika ditemukan indikasi pelanggaran dalam proses hukum, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan evaluasi melalui mekanisme yang lebih tinggi.

Sementara itu, pihak kepolisian belum memberikan keterangan rinci terkait perkembangan kasus tersebut. Kasi Humas Polres Tangsel, Yudi Susanto, menyebut pihaknya belum memiliki data terbaru dan menyarankan konfirmasi langsung ke penyidik yang menangani perkara.

Hingga berita ini ditulis, Kasat Reskrim Polres Tangsel belum memberikan tanggapan terkait upaya konfirmasi yang dilakukan.