Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantau proses penanganan pandemik COVID-19 di Banten, termasuk perencanaan "refocusing" dan realokasi anggaran pada seluruh pemda. Hasilnya, KPK menemukan ketidakwajaran.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Wakil Ketua KPKP Nurul Ghufron seperti dikutip dari laman Antaranews, Minggu (14/6).
Ghufron menjelaskan KPK telah berkoordinasi dengan Pemda Banten terkait kegiatan "refocusing" dan realokasi APBD di tengah pandemik COVID-19. Diketahui, Pemda Banten telah mengalokasikan anggaran dalam percepatan penanganan COVID-19 senilai Rp2,9 triliun dengan alokasi terbesar untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp1,8 triliun.
Selanjutnya, penanganan kesehatan Rp664 miliar, pemulihan ekonomi Rp298 miliar, dukungan industri dan UMKM Rp5 miliar, dan alokasi lainnya Rp162 miliar.
"KPK selanjutnya akan memberikan rekomendasi kepada Pemda Banten bila berdasarkan hasil pemantauan ditemukan ketidakwajaran dalam alokasi anggaran atau penyaluran bantuan penanganan pandemik COVID-19," ujar Ghufron.
Sementara, terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak COVID-19, hingga 8 Juni 2020 KPK melalui aplikasi pelaporan "JAGA Bansos" telah menerima total 17 keluhan di wilayah Banten.
"Keluhan yang paling banyak disampaikan masyarakat Banten adalah tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar. Kami sudah teruskan keluhan tersebut agar segera dapat ditindaklanjuti laporan masyarakat ini," tutur Ghufron.
Masalah penanganan COVID-19 di Banten ini juga dibahas dalam rapat koordinasi KPK dengan Gubernur Wahidin Halim pada Kamis (11/6). Kala itu, Gubernur Wahidin Halim mengungkap bahwa bantuan untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 baru tersalurkan sekitar 40 persen. "Karena ada proses administrasi, by name by address melalui pendekatan ATM. Jadi tiap yang kami berikan harus memenuhi syarat-syarat tertentu," kata Gubernur menjelaskan alasan lambatnya penyaluran bansos itu, seperti dikutip dari akun Pemprov Banten di Instagram, Senin (14/6).
Lebih lanjut Gubernur menjelaskan Pemprov Banten minta data (pemerima manfaat keluarga/PMK) divalidasi oleh kabupaten/kota. Selanjutnya, dalam penyaluran bantuan langsung ini masyarakat harus mempunyai rekening yang prosesnya di perbankan.
Selain masalah penanganan COVID-19, rapat itu juga membahas mengenai aset-aset yang bermasalah di wilayah Banten.