Jakarta, IDN Times - Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI oleh Presiden Jokowi, mendapat dukungan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI. PDI menilai jika penerbitan perpres itu merupakan hal yang wajar, sebagai solusi atas masalah penumpukan perwira non-job di TNI selama ini.
Selain itu PDI juga mendukung Presiden Jokowi untuk menunjuk langsung jabatan Wakil Panglima TNI.
Anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Charles Honoris menjelaskan, penerbitan perpres tersebut tidak melanggar Undang-undang yang ada, dengan adanya perpres itu juga masalah klasik penumpukan perwira non-job di TNI justru dapat segera teratasi.
"Pembentukan kembali jabatan Wakil Panglima adalah dampak dari perubahan signifikan di organisasi TNI, yang membuat rentang kendali Panglima bertambah. Sehingga harus dibantu Wakil Panglima di tingkat pimpinan organisasi TNI," jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima IDN Times, Jumat (8/11).
Charles mengatakan perubahan organisasi TNI yang signifikan yakni diantaranya, pertama adalah penambahan tiga satuan strategis Divisi 3 Kostrad AD, Armada 3 AL, dan Koops 3 AU. Kedua pembentukan 3 Kogabwilhan yang dipimpin oleh Pangkogabwilhan berpangkat bintang 3.
"Pembentukan 2 satuan strategis setingkat Kostrad di AL dan AU, Komando Armada RI dan Kohanudnas yang dipimpin Panglima berpangkat bintang 3. Kemudian penguatan BAIS TNI yang sekarang dipimpin perwira bintang 3," ujarnya.
Menurut Charles, usulan penguatan organisasi TNI dan pembentukan jabatan Wakil Panglima sejatinya sudah ada di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat Panglima TNI dijabat oleh Jenderal Moeldoko.
"Usulan tersebut kini diwujudkan Presiden Jokowi lewat Perpres 66/2019 yang ditandatangani pada 18 Oktober 2019," ucap Charles.