Serang, IDN Times - Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, kebijakan skema pengaturan ganjil genap kendaraan yang selama ini diterapkan di DKI Jakarta akan diperluas hingga wilayah Tangerang Raya.
Kebijakan tersebut digulirkan, lanjut Al Muktabar, saat ia mengikuti rapat terbatas lanjutan pembahasan peningkatan kualitas udara wilayah Jabodetabek yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/8/2023).
Kebijakan ganjil genap diterapkan di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan karena ketiga wilayah Provinsi Banten itu masuk dalam aglomerasi polusi udara. Ganjil genap dilakukan utamanya, pada jalan-jalan yang terakses langsung ke DKI Jakarta.
"Utamanya jalan yang terakses ke DKI Jakarta mengikuti arah kebijakan DKI Jakarta," kata Al Muktabar melalui siaaran pers, Selasa (29/8/2023).
Al Muktabar menjelaskan, pihaknya telah mengidentifikasi sumber-sumber utama polusi di Provinsi Banten. Salah satunya disebabkan oleh penggunaan kendaraan dari emisi buang kendaraan bermotor yang menggunakan energi fosil.
"Kebijakan ganjil-genap salah satu hal yang memungkinkan untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor yang jumlahnya luar biasa,” katanya.
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tri Murtopo mengatakan, untuk waktu dan titik mana saja yang kena ganjil genap, pihaknya masih menunggu aturan teknis dari pemerintah pusat sebab, kebijakan ganjil genap harus terkoneksi dengan DKI Jakarta.
"Makanya ikutin perkembangan dulu kalau semua ya semua kalau tertentu kita seleksi. Kita rapat dulu dengan kabupaten kota," katanya.