Pemprov Banten Kaji Kenaikan Banprov Desa 2027, Tak Lagi Dipukul Rata?

Selain kemampuan keuangan daerah, Pemprov Banten tengah mengkaji kemungkinan menjadikan perkembangan status desa sebagai salah satu indikator penentuan besaran bantuan. Salah satunya adalah peningkatan status desa menjadi desa mandiri.

Gunawan menyebutkan, saat ini terdapat 73 desa yang sedang berproses menuju status desa mandiri. Capaian tersebut berpeluang menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran Banprov yang diterima masing-masing desa.

"Apakah itu menjadi satu indikator untuk bisa dinaikkan tingkat bantuan keuangannya atau tidak, atau tetap rata seperti tahun sekarang, sama Rp120 juta semua. Nah, hal ini yang masih menjadi pertimbangan," katanya.

Dengan demikian, terdapat dua skema yang masih dipertimbangkan Pemprov Banten. Pertama, mempertahankan bantuan sebesar Rp120 juta untuk setiap desa seperti tahun ini. Kedua, menerapkan besaran bantuan berbeda berdasarkan indikator kemajuan desa.

"Keputusan mengenai skema tersebut akan ditentukan berdasarkan hasil kajian serta kemampuan fiskal daerah," katanya.

Di tengah pembahasan rencana bantuan tahun depan, DPMD Banten juga masih mengejar penyelesaian pengajuan Banprov 2026. Tercatat sekitar 380 desa belum menuntaskan proses pengajuan bantuan tersebut.

Pemprov Banten memperpanjang batas waktu pengajuan hingga pertengahan November 2026. Sebelumnya, pengajuan ditargetkan selesai pada akhir Oktober.

Perpanjangan dilakukan setelah sistem pengajuan mengalami gangguan jaringan selama sekitar 12 hari sehingga menghambat penyelesaian administrasi sejumlah desa.

"Untuk bantuan keuangan desa, jadi pertengahan November ini berakhir bagi desa yang akan mengajukan kepada Provinsi Banten," ujarnya.

Gunawan meminta pemerintah desa memanfaatkan tambahan waktu tersebut untuk melengkapi seluruh persyaratan. Pemprov berharap semakin banyak desa dapat mengakses bantuan keuangan tersebut.

Selain pengajuan, persoalan administrasi dan pelaporan juga menjadi perhatian DPMD Banten. Pihaknya menargetkan sedikitnya 90 persen laporan bantuan keuangan desa dapat diselesaikan secara tertib.

Menurut Gunawan, ketertiban pelaporan menjadi salah satu aspek penting dalam proses pengajuan bantuan. Karena itu, pemerintah desa yang masih memiliki kewajiban administrasi diminta segera menyelesaikannya agar proses pengajuan maupun penyaluran bantuan tidak terkendala.

"Target kita untuk bantuan keuangan desa ini bisa minimal 90 persen dari datanya untuk laporannya tertib," katanya.