Penertiban Kendaraan ODOL Butuh Integrasi Data Lintas Instansi

11 Nov 2026, 08:28 WIBKab. Tangerang3 min read

Muhamad Iqbal

News

Channel

Add Us on Google

Ilustrasi truk angkutan barang dengan muatan berlebih (ODOL). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Tangerang, IDN Times – Penertiban kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) dinilai membutuhkan integrasi data lintas kementerian dan lembaga. Tanpa sistem pengawasan yang terhubung, upaya mewujudkan kebijakan Zero ODOL berisiko tidak berjalan optimal. Padahal praktik kendaraan berdimensi dan bermuatan berlebih mengancam keselamatan pengguna jalan serta mempercepat kerusakan infrastruktur.

Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, mengungkapkan data Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada 2026 menunjukkan 84,3 persen pelanggaran ODOL merupakan kelebihan muatan lebih dari 20 persen dari Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI).

Data tersebut berasal dari pemantauan ETLE HUB pada 11 September hingga 8 Oktober 2026. Dalam kurun waktu 28 hari, tercatat 47.361 kasus kelebihan muatan dengan total kelebihan mencapai 454 ribu ton.

Rata-rata kelebihan muatan dalam setiap kasus mencapai 9,59 ton. Menurut Djoko, angka tersebut menunjukkan pelanggaran ODOL bukan lagi kejadian insidental dan perlu ditangani secara serius.

1. Angkutan barang banyak terlibat kecelakaan

Ilustrasi. Truk ODOL terjaring razia di ruas tol Ngawi - Kertosono. (IDN Times/ Riyanto)

Djoko juga mengutip data Korlantas Polri yang diolah Bappenas pada 2025. Dalam data tersebut, angkutan barang menempati urutan kedua sebagai kendaraan yang paling banyak terlibat kecelakaan lalu lintas dengan persentase 10,5 persen. Posisi pertama ditempati sepeda motor dengan 77,4 persen.

Ia menilai praktik ODOL menjadi salah satu persoalan yang harus ditangani untuk menekan risiko kecelakaan fatal. Sebab, kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih berpotensi membahayakan pengemudi maupun pengguna jalan lainnya.

Selain mengancam keselamatan, ODOL juga mempercepat kerusakan jalan dan jembatan karena infrastruktur harus menanggung beban melebihi kapasitas yang dirancang.

Dampak lainnya adalah meningkatnya biaya pemeliharaan jalan dan kendaraan, kemacetan, terganggunya arus distribusi logistik, hingga bertambahnya polusi udara akibat emisi kendaraan.

2. Pengawasan ODOL membutuhkan integrasi data lintas instansi

Ilustrasi. Demo ODOL para sopir truk di Boyolali memblokade jalan Semarang-Solo, Kamis (19/6/2025). (IDN Times/Bandot Arywono)

Menurut Djoko, salah satu langkah penting untuk memperkuat penertiban adalah mengintegrasikan data kendaraan, perizinan, infrastruktur, hingga penindakan hukum.

Kementerian Perhubungan, misalnya, memiliki data kendaraan seperti Sertifikat Uji Tipe (SUT), Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), data karoseri, perizinan angkutan, serta hasil pengujian kendaraan bermotor melalui Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE).

Kementerian Pekerjaan Umum memiliki data infrastruktur jalan, termasuk hasil pengukuran Weigh In Motion (WIM), kondisi jalan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri berperan melalui data Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor (SIMPKB) yang diselenggarakan dinas perhubungan daerah dan terhubung dengan BLUE.

Kepolisian juga memiliki data registrasi kendaraan melalui STNK dan BPKB, serta data penindakan pelanggaran melalui sistem tilang elektronik atau ETLE. Selain itu, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dapat menyumbangkan data WIM untuk mendeteksi kendaraan dan mengidentifikasi jumlah kendaraan ODOL yang melintas di jalan tol.

3. Kejaksaan hingga Kementerian Perdagangan ikut dilibatkan

Razia kendaraan ODOL oleh tim gabungan di JTTS. (DOK. Hutama Karya).

Integrasi data juga dinilai perlu melibatkan lembaga lain yang berkaitan dengan rantai angkutan barang. Kejaksaan dapat menyediakan data perkara ODOL, mulai dari pelanggaran, penindakan, hingga putusan hukum. Kementerian Perindustrian memiliki data perizinan perusahaan karoseri, kawasan industri, pertambangan, dan sentra produksi.

Adapun Kementerian Perdagangan dapat mengintegrasikan data daftar muatan barang, distribusi, angkutan, serta volume pengiriman barang. Djoko juga menyoroti pentingnya data dari Danantara Indonesia terkait dengan distribusi BBM bersubsidi untuk kendaraan angkutan barang. Data tersebut mencakup volume distribusi, jenis kendaraan penerima subsidi, nomor polisi, hingga kesesuaian spesifikasi kendaraan dengan peruntukan subsidi.

Data mengenai truk logistik yang menerima diskon tarif juga dinilai perlu diperhatikan, termasuk jenis kendaraan dan barang yang diangkut. Djoko menegaskan, keberhasilan mewujudkan Zero ODOL tidak cukup hanya dengan menetapkan tenggat waktu. Kebijakan tersebut membutuhkan komitmen bersama dari seluruh instansi terkait.

Menurutnya, ketersediaan anggaran, ketegasan penegakan hukum tanpa kompromi, dan integrasi data nasional menjadi faktor penting agar penertiban berjalan efektif. Upaya tersebut bukan hanya untuk melindungi infrastruktur negara dari kerusakan, tetapi juga mengurangi risiko kecelakaan dan menyelamatkan nyawa pengguna jalan.