Perairan Ujung Kulon Sudah Ditetapkan WUP Tambang Oleh Menteri ESDM (Dok. IDN Times/Muhamad Iqbal)
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tidak masuk dalam wilayah pertambangan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Penetapan tersebut hanya mencakup sebagian perairan laut di sekitar TNUK dan telah melalui proses sejak 2013. Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan kawasan taman nasional tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan.
"Kementerian ESDM menegaskan, kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2026).
Untuk diketahui, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (WP), pada bab pembahasan penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), pada pasal 18 ayat 1 disebutkan sejumlah kriteria dalam penetapan WUP.
Pasal 18 Ayat 1: Wilayah dalam WP yang dapat ditentukan sebagai WUP harus memenuhi kriteria:
a. memiliki sebaran formasi batuan pembawa, data indikasi, data sumber daya, dan/atau data cadangan Mineral dan/atau Batubara;
b. memiliki 1 (satu) atau lebih jenis Mineral termasuk Mineral ikutannya dan/atau Batubara;
c. tidak tumpang tindih dengan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat), WPN (Wilayah Pencadangan Nasional), dan/atau WUPK (Wilayah Usaha Pertambangan Khusus);
d. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Pertambangan secara berkelanjutan;
e. merupakan eks wilayah IUP yang telah berakhir atau dicabut; dan/atau
f. merupakan wilayah hasil penciutan atau pengembalian wilayah IUP.
Pasal 18 Ayat 2: WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
a. wilayah yang memiliki data dan informasi hasil Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
b. wilayah yang sedang berlangsung kegiatan Usaha Pertambangan oleh pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan);
c. eks WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) yang berdasarkan evaluasi Menteri perlu ditetapkan kembali menjadi WUP; dan/atau
d. eks Wilayah Kontrak/Perjanjian yang berdasarkan evaluasi Menteri perlu ditetapkan kembali menjadi WUP.
Sementara dalam penetapan WUP, dalam pasal 19 PP tersebut disebutkan bahwa penentuannya diatur dengan beberapa ketentuan salah satunya ditentukan oleh gubernur dengan berkoordinasi dengan bupati dan wali kota.
Pasal 19
(1) Menteri menetapkan WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 setelah ditentukan oleh gubernur.
(2) Dalam hal penetapan WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk golongan Mineral radioaktif, didasarkan pada usulan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenaganukliran.
(3) Penentuan WUP oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
a. sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4);
b. sesuai dengan wilayah administrasinya; dan
c. berdasarkan wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah untuk penentuan WUP pada wilayah laut antar dua daerah provinsi yang berbatasan kurang dari 24 (dua puluh empat) mil laut.
(4) Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib mendelineasi WUP yang telah ditetapkan sebagai kawasan Pertambangan dalam rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota atau zona Pertambangan dalam rencana detail tata ruang kabupaten/kota.