Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Taman Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Indonesia. (commons.wikimedia.org/Muhammad Adimaja)
  • JATAM menilai penetapan WUP Banten merupakan tahapan awal yang berkaitan dengan WP, WIUP, hingga penerbitan IUP, meski WUP bukan izin tambang langsung.

  • Melky Nahar mengkritik penjelasan pemerintah dan meminta keterbukaan titik potensi mineral, terutama pada sebagian perairan sekitar Ujung Kulon yang masuk WUP.

  • Kementerian ESDM menegaskan Taman Nasional Ujung Kulon tidak masuk wilayah pertambangan dalam Kepmen 65.K Tahun 2026; penetapan hanya mencakup sebagian perairan sekitarnya.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pandeglang, IDN Times – Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Melky Nahar, menilai penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di Provinsi Banten merupakan bagian dari tahapan awal yang dapat membuka jalan bagi penerbitan izin usaha pertambangan (IUP).

Menurut Melky, pemerintah tidak bisa memisahkan penetapan WUP dari proses perizinan tambang berikutnya. Sebab, tahapan tersebut saling berkaitan, mulai dari penetapan wilayah pertambangan (WP), penentuan WUP, penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), hingga penerbitan IUP.

“Enggak bisa mengeluarkan izin usaha pertambangan tanpa didahului penetapan melalui WUP sama WIUP tadi,” kata Melky saat diwawancarai.

Ia menanggapi penetapan wilayah pertambangan di Banten pada 16 Februari 2026. Menurutnya, meskipun WUP dan IUP merupakan dua hal berbeda, penetapan wilayah tersebut tetap menjadi bagian dari rangkaian yang memungkinkan kegiatan pertambangan memperoleh izin.

1. JATAM kritik penjelasan pemerintah soal WUP

Koordinator JATAM, Melky Nahar di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2024). (IDN Times/Aryodamar)

Melky menilai penjelasan pemerintah yang menyebut penetapan WUP tidak sama dengan penerbitan izin tambang berpotensi membuat masyarakat hanya melihat persoalan dari sisi perizinan.

Padahal, menurutnya, tahapan sebelum penerbitan IUP juga perlu menjadi perhatian publik karena penetapan wilayah menjadi salah satu dasar bagi proses perizinan berikutnya.

“Justru klaim pemerintah ini ingin mengecoh publik, memperlakukan publik seolah-olah yang kita persoalkan hanya di fase-fase perizinannya. Padahal, fase perizinan tambang itu akan mudah dilakukan, diterbitkan kalau fase-fase dasarnya tadi, tahapan awalnya, itu sudah dilalui,” ujarnya.

Ia menegaskan, WUP, WIUP, dan IUP memang memiliki fungsi berbeda. Namun, ketiganya tidak dapat dipandang sebagai proses yang sama sekali terpisah.

Dalam penjelasannya, Melky juga membedakan penyiapan wilayah pertambangan dengan penetapan wilayah pertambangan. Penyiapan wilayah dilakukan berdasarkan data dan informasi geologi serta potensi pertambangan. Sementara itu, penetapan WP menjadi kerangka wilayah pertambangan yang di dalamnya terdapat sejumlah kategori, termasuk WUP, wilayah pertambangan rakyat (WPR), dan wilayah pencadangan negara (WPN).

Dengan demikian, WUP merupakan salah satu kategori dalam wilayah pertambangan, bukan izin yang secara langsung memberikan hak kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan tambang.

2. Ada apa dengan penetapan WUP di Ujung Kulon?

Taman Nasional Ujung Kulon (Dewicilay, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Dalam konteks Banten, Melky juga menyoroti masuknya sebagian wilayah perairan di sekitar Ujung Kulon ke dalam WUP.

Ia mengakui pemerintah menyatakan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak termasuk dalam wilayah yang ditetapkan. Namun, menurutnya, persoalan lain muncul karena pemerintah belum membuka secara rinci titik-titik potensi mineral yang menjadi dasar penetapan wilayah tersebut.

“Problemnya, spot-spot potensi mineral, potensi tambang itu kan tidak dibuka sama pemerintah, sehingga kita tidak tahu, misalnya, titik sebaran mineral emasnya di mana saja, dari mana ke mana saja,” kata dia.

Menurut Melky, keterbukaan informasi mengenai lokasi dan sebaran potensi mineral diperlukan agar publik dapat mengetahui wilayah mana saja yang masuk dalam perencanaan pertambangan.

3. Kementerian ESDM klarifikasi soal penetapan WUP di Ujung Kulon

Perairan Ujung Kulon Sudah Ditetapkan WUP Tambang Oleh Menteri ESDM (Dok. IDN Times/Muhamad Iqbal)

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tidak masuk dalam wilayah pertambangan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Penetapan tersebut hanya mencakup sebagian perairan laut di sekitar TNUK dan telah melalui proses sejak 2013. Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan kawasan taman nasional tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan.

"Kementerian ESDM menegaskan, kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2026).

Untuk diketahui, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (WP), pada bab pembahasan penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), pada pasal 18 ayat 1 disebutkan sejumlah kriteria dalam penetapan WUP.

Pasal 18 Ayat 1: Wilayah dalam WP yang dapat ditentukan sebagai WUP harus memenuhi kriteria:

​a. memiliki sebaran formasi batuan pembawa, data indikasi, data sumber daya, dan/atau data cadangan Mineral dan/atau Batubara;
b. memiliki 1 (satu) atau lebih jenis Mineral termasuk Mineral ikutannya dan/atau Batubara;

c. tidak tumpang tindih dengan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat), WPN (Wilayah Pencadangan Nasional), dan/atau WUPK (Wilayah Usaha Pertambangan Khusus);

d. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Pertambangan secara berkelanjutan;

e. merupakan eks wilayah IUP yang telah berakhir atau dicabut; dan/atau

f. merupakan wilayah hasil penciutan atau pengembalian wilayah IUP.

Pasal 18 Ayat ​2: WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:

a. wilayah yang memiliki data dan informasi hasil Penyelidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

b. wilayah yang sedang berlangsung kegiatan Usaha Pertambangan oleh pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan);

c. eks WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) yang berdasarkan evaluasi Menteri perlu ditetapkan kembali menjadi WUP; dan/atau

d. eks Wilayah Kontrak/Perjanjian yang berdasarkan evaluasi Menteri perlu ditetapkan kembali menjadi WUP.

Sementara dalam penetapan WUP, dalam pasal 19 PP tersebut disebutkan bahwa penentuannya diatur dengan beberapa ketentuan salah satunya ditentukan oleh gubernur dengan berkoordinasi dengan bupati dan wali kota.

Pasal 19

​(1) Menteri menetapkan WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 setelah ditentukan oleh gubernur.

(2) Dalam hal penetapan WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk golongan Mineral radioaktif, didasarkan pada usulan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenaganukliran.

(3) Penentuan WUP oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4);

​b. sesuai dengan wilayah administrasinya; dan

c. berdasarkan wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah untuk penentuan WUP pada wilayah laut antar dua daerah provinsi yang berbatasan kurang dari 24 (dua puluh empat) mil laut.

​(4) Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib mendelineasi WUP yang telah ditetapkan sebagai kawasan Pertambangan dalam rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota atau zona Pertambangan dalam rencana detail tata ruang kabupaten/kota.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More