Pengoplos Gas Subsidi Ditangkap, Cuan Rp390 Juta Per Bulan

20 Jun 2024, 13:36 WIB

IDN Times/Khaerul Anwar

Serang, IDN Times - Aparat kepolisian membongkar praktik penyalahgunaan liquefied petroleum gas (LPG) bersubsidi yang dipindahkan ke gas komersil di Linkungan Tunjung Putih, Kelurahan Gedong Dalem, Kecamatan Jombang Kota Cilegon.

Sebanyak dua orang ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya adalah inisial AS (34) selaku pemilik dan Al (38) selaku operator pemindahan atau dokter suntik.

"Memindahkan isi tabung LPG 3 kilogram, ke 5, 12 dan 50 kilogram, menggunakan selang dan regulator yang sudah dimodifikasi," kata Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Hariyanto saat konferensi pers, Kamis (20/6/2024).

1. Polisi berhasil amankan 570 tabung LPG berbagai ukuran di lokasi

IDN Times/Khaerul Anwar

Didik mengatakan, pengungkapan kasus ini berdasarkan informasi dari masyarakat yang merasa curiga adanya aktivitas keluar masuk tabung gas LPG di lokasi tersebut.

Dari hasil pengungkapan itu, petugas berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 570 buah tabung LPG 3 Kg, 5 Kg, 12 Kg dan 50 Kg. Dengan rincian 181 tabung masih terisi dan 359 tabung kosong.

"Kami mendapat informasi bahwa gas LPG yang ukuran 3 kg atau subsidi langka, karena ini akan menyebabkan inflasi," katanya.

2. Sehari bisa oplos 400 tabung 3 Kg ke ukuran 5, 12 dan 50 Kg

IDN Times/Khaerul Anwar

Didik mengatakan, para tersangka mendapatkan sumber tabung gas 3 kilogram dari wilayah Cilegon hingga Serang dengan dibantu empat orang karyawan. Dalam sehari mereka bisa menyuntikkan tabung 3 kg ke tabung 5, 12 dan 50 mencapai sebanyak 400 tabung.

"Mereka menjual selain ke rumah makan, terutama yang ukuran 12 kg, itu ada sebagian yang dijual ke peternakan yang ukuran 50 kg di wilayah hukum Serang," katanya.

3. Selama 8 bulan operasi dapat untung Rp3 miliar

IDN Times/Khaerul Anwar

Selama delapan bulan beroperasi, mafia gas untuk warga miskin ini telah mendapatkan keuntungan sekitar Rp3 miliar. "Perhari keuntungan Rp13 juta, sehingga selama satu bulan Rp390 juta," katanya.

Kedua orang tersangka dikenakan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU junto Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHPidana.

"Ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 60 miliar," katanya.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.