Tangerang Selatan, IDN Times - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ciputat meminta pimpinan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bertanggung jawab atas polemik mekanisme perpanjangan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Tangsel yang belakangan menjadi sorotan publik.
Ketua Umum PMII Cabang Ciputat, Fauzan Bahasuan, mengatakan persoalan tersebut tidak bisa dianggap sekadar persoalan administratif biasa.
Menurut Fauzan, posisi Sekda merupakan jabatan strategis yang berkaitan langsung dengan stabilitas birokrasi, pelayanan publik, hingga tata kelola pemerintahan daerah.
“Kami melihat kegaduhan yang terjadi di tengah masyarakat menunjukkan adanya persoalan komunikasi publik dan transparansi proses,” kata Fauzan dalam keterangannya.
Ia menilai proses pengisian maupun perpanjangan jabatan strategis di lingkungan pemerintahan harus dilakukan secara transparan, profesional, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Fauzan menegaskan evaluasi maupun perpanjangan jabatan pejabat tinggi pratama harus mengedepankan prinsip meritokrasi, bukan kepentingan politik maupun relasi kekuasaan tertentu.
Karena itu, PMII Cabang Ciputat meminta Pemkot Tangsel membuka seluruh tahapan serta dasar hukum perpanjangan jabatan Sekda kepada publik.
“Kami menuntut Pemerintah Kota Tangerang Selatan membuka seluruh tahapan dan dasar hukum proses perpanjangan jabatan tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi dan ketidakpercayaan publik,” tegasnya.
Sebelumnya, polemik mekanisme perpanjangan jabatan Sekda Tangsel juga mendapat sorotan dari sejumlah pihak. LBH Ansor Kota Tangsel bahkan berencana membawa persoalan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena menilai terdapat kejanggalan dalam prosesnya.
Sorotan juga datang dari Serikat Pegiat dan Aktivis Urusan Publik (Speakup) yang mempertanyakan perbedaan informasi dari Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie dan Kepala BKPSDM Tangsel terkait penerbitan surat keputusan perpanjangan jabatan Sekda.