Polemik Penetapan TPP ASN Tangsel, Ini Kata Wali Kota Benyamin
- Kebijakan penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Tangsel disorot karena diduga menguntungkan kelompok jabatan tertentu dan tidak sesuai formulasi yang disyaratkan.
- Wali Kota Benyamin Davnie menyatakan akan menelusuri dugaan penerimaan TPP ganda serta memastikan anggaran TPP sudah disiapkan untuk seluruh ASN termasuk PPPK.
- Benyamin menegaskan jika terbukti ada pejabat menerima TPP ganda, kelebihan pembayaran wajib dikembalikan ke kas daerah, sejalan dengan temuan BPK terkait pembayaran TPP saat cuti.
Tangerang Selatan, IDN Times — Penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan menuai sorotan. Serikat Pegiat dan Aktivis Urusan Publik (Speakup) menilai, kebijakan itu diduga memiliki potensi pengaturan yang menguntungkan kelompok jabatan tertentu.
Direktur Serikat Pegiat dan Aktivis Urusan Publik (Speakup), Suhendar, menilai terdapat indikasi potensi perbuatan melawan hukum dalam penetapan TPP tersebut.
“Pada dasarnya, jika berbicara mengenai dugaan potensi perbuatan melawan hukum (PMH), hal tersebut terletak pada penentuan besaran TPP yang tidak didasarkan pada formulasi yang telah disyaratkan,” kata Suhendar, Rabu (18/3/2026).
Akademisi Universitas Pamulang ini juga menyoroti dugaan adanya pengaturan pada penetapan TPP untuk kelompok jabatan tertentu. “Kedua, terkesan adanya dugaan pengaturan penetapan TPP melalui Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Penyetaraan dan Jabatan Fungsional lainnya,” ujarnya.
Dalam dokumen keputusan wali kota tersebut, disebutkan terdapat beberapa kelompok jabatan fungsional yang menerima TPP dalam beberapa kategori pada nomenklatur Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Penyetaraan maupun Jabatan Fungsional lainnya.
1. Wali Kota mengaku akan mengecek dugaan TPP ganda
Menanggapi hal itu, Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie mengatakan, akan menelusuri informasi tersebut.
“Iya nanti coba saya cek dulu ya. Tapi TPP memang sudah kami siapkan secara anggaran di APBD untuk semua ASN, di dalamnya termasuk PPPK dan seterusnya. Kalau ada informasi ada yang dobel segala macam, nanti coba saya sisir,” kata Benyamin.
2. Jika benar ada pejabat yang dapat TPP ganda, Benyamin akan minta dikembalikan ke kas daerah
Ia menegaskan, apabila ditemukan adanya penerimaan TPP ganda oleh pejabat tertentu, maka kelebihan pembayaran tersebut harus dikembalikan ke kas daerah.
“Karena kalau umpamanya benar ada yang dobel yang diterima, ya harus dikembalikan salah satunya,” ujarnya.
Untuk diketahui, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan terdapat temuan atas Tambahan Penghasilan Pegawai Senilai Rp156.607.044,00 yang dibayarkan kepada pegawai yang menjalankan cuti di luar tanggungan negara.
