Profil Cilegon, Kota Baja yang Jadi Gerbang Jawa dan Sumatera

Sejak terbentuknya Distrik Cilegon tahun 1816-- saat masa kolonialisme Eropa di Nusantara--Cilegon berkembang sangat pesat. Dari awalnya sebuah kampung kecil, Cilegon berubah menjadi kewedanaan (atau daerah administratif).

Kantor Kewedanan Cilegon masih ada dan berdiri dengan kokoh sampai sekarang dan kini difungsikan sebagai rumah dinas Wali Kota Cilegon.

Cilegon sendiri merupakan salah satu wilayah perjuangan melawan kolonialisme di Indonesia. Salah satu peristiwa yang paling fenomenal adalah pertempuran antara rakyat Banten melawan kolonialis yang disebut peristiwa "Geger Cilegon".

Peristiwa itu terjadi pada Tanggal 9 Juli 1888 dan menjadi puncak perlawanan rakyat Cilegon di bawah kepemimpinan KH Wasid terhadap kolonial Belanda. Pertempuran Geger Cilegon mengilhami perjuangan rakyat untuk membebaskan dari penindasan penjajah Belanda dan melepaskan diri dari kelaparan akibat tanam paksa pada masa itu.

Selain sejarah perjuangan, Cilegon juga merupakan basis pendidikan Islam di Indonesia pada tahun 1924. Pada tahun itu, di Kewedanaan Cilegon telah ada perguruan pendidikan yang berbasis Islam dan menonjol, yaitu Perguruan Al-Khaeriyah dan Madrasah Al-Jauharotunnakiyah Cibeber. Perguruan Al-Khaeriyah dan Al-Jauharotunnakiyah Cibeber berkembang dengan pesat dan melahirkan tokoh-tokoh pendidikan yang berbasis Islam di Cilegon.

Hingga saat ini, Perguruan Al Khaeriyah dan Madrasah Al-Jauharotunnakiyah Cibeber masih eksis kedua perguruan itu berlokasi di Desa Citangkil dan Desa Cibeber.

Sebelum menjadi kota, Cilegon sempat berstatus sebagai kota administratif (1987-1999) dan kotamadya tingkat II (27 April 1999). Wilayah ini kemudian bersalin menjadi kota pada September di tahun yang sama. 

Pada tanggal 4 September 1999, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon diresmikan. Para wakil rakyat itu merupakan hasil dari Pemilu 1999 dengan Ketua DPRD Kota Cilegon H Zaidan Riva’i.

Cilegon juga mencatat momen bersejarah pada 28 Februari 2000 di mana DPRD Kota Cilegon memilih wali kota pertama secara demokrasi. Kala itu, pasangan yang terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota adalah Tb. Aat Syafa’at dan Djoko Munandar.

Keduanya kemudian dilantik Gubernur Jawa Barat kala itu, H.R Nuriana tanggal 7 April 2000.

Wakil Wali kota Cilegon, Djoko Munandar kemudian mencoba peruntungannya menjadi calon Gubernur Banten pada 2002, dan terpilih. Dengan demikian, jabatan Wakil Wali kota Cilegon sempat menjadi kosong.

Pada tanggal 5 Juni 2005, masyarakat Kota Cilegon menggelar pesta demokrasi untuk memilih secara langsung wali kota dan wakilnya.

Pada tanggal 10 Juni 2005, KPUD Kota Cilegon menetapkan pasangan Tb. Aat Syafa’at, dan H Rusli Ridwan, sebagai Wali kota dan Wakil Wali kota Cilegon periode 2005 – 2010. Pada tanggal 20 Juli 2005, pasangan Tb. Aat Syafa’at, dan Rusli Ridwan, dilantik sebagai Wali kota dan Wakil Wali kota Cilegon oleh Gubernur Banten H Djoko Munandar, atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia saat itu.

Kemudian pada tahun 2010 wali kota dan wakil wali kota terpilih periode 2010-2015 adalah Tb. Iman Ariyadi dan Edi ariadi. Berkat keberhasilan pembangunan di segala bidang,  pada tahun  2015, Tb. Iman Ariyadi dan Edi Ariadi terpilih kembali untuk periode 2016-2021.

Hingga kini, kepemimpinan Cilegon, tak terlepas dari keluarga Tb Aat Syafa'at (Wali Kota Cilegon periode 2000-2010). Wakil Wali Kota Cilegon  saat ini, Ratu Ati Marliati merupakan anak Aat.

Sebelumnya, Ati adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Cilegon.

Anak Aat yang lain juga pernah menjadi Wali Kota Cilegon adalah Tb Iman Ariyadi yang memerintah setelah sang ayah, yaitu 2010-2017. Di tahun 2017 itu, Iman ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap senilai Rp1,5 miliar. 

Dalam kasus ini, Iman divonis 6 tahun penjara dan denda Rp250 juta pada Rabu 6 Mei 2018.

Sang ayah, Aat pun tak lepas dari kasus korupsi. Aat pernah menjadi pesakitan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terbukti membuat negara rugi sebesar Rp11,5 miliar dalam kasus korupsi proyek pembangunan dermaga Pelabuhan Kubangsari. Pengadilan Tipikor memvonis Aat selama 3,5 tahun penjara pada Maret 2013.

Kota Cilegon dikenal sebagai kota industri. Sebutan lain bagi Kota Cilegon adalah Kota Baja mengingat kota ini merupakan penghasil baja terbesar di Asia Tenggara. Industri yang paling terkenal di daerah itu adalah pabrik baja Krakatau Steel. Selain itu, Cilegon juga jadi jembatan penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera, melalui pelabuhan Merak.

Luas wilayah kota Cilegon sendiri adalah 175,5 km persegi yang terbagi dalam delapan kecamatan, yakni: Cibeber, Cilegon, Citangkil, Ciwandan, Gerogol, Jombang, Pulo Merak, dan Purwakarta.

Berdasar data pada 2018 sendiri saat ini diperkirakan total penduduk Kota Cilegon sekitar 416.866.