Puluhan Pekerja Kena PHK, Serikat Buruh di Lebak Minta Outsourcing Dihapus

Sidik menilai, sistem outsourcing sangat merugikan pekerja lantaran lebih mudah diberhentikan. Menurutnya juga, sistem tersebut mempengaruhi pada penurunan kesejahteraan pekerja.

“Di sini lemahnya kita karena teman-teman tidak punya kekuatan hukum. Di saat semangat teman-teman bekerja dan berkarir justru kontraknya habis,” kata dia.

Ia mengaku miris terhadap kondisi tenaga kerja di Lebak. Karena selain upah minimum (UMK) yang paling rendah se Provinsi Banten, juga masih banyak oknum yang melakukan praktik pungli dalam rekrutmen tenaga kerja.

“Cari kerjakan buat nyari uang bukan buang uang. Tapi faktanya di lapangan banyak pencari kerja justru mau mencari kerja malah membuang uang. Makanya saya sepakat langkah pemerintah dalam memberantas praktik-praktik seperti itu,” kata dia.

Berdasarkan data Disnaker Lebak, sebanyak 83 pekerja mengalami PHK sejak tahun 2023 hingga bulan Maret 2025. Dari laporan yang diterima, puluhan pekerja itu diberhentikan dengan berbagai alasan.

Dari 83 pekerja yang di-PHK itu, kebanyakan diberhentikan dengan alasan melanggar peraturan perusahaan. Alasan lainnya karena mangkir, efisiensi dan kinerja yang dinilai tidak memenuhi standar perusahaan.