Ratu Atut Seharusnya Bebas Murni Tahun 2025

Atut ditahan sejak 20 Desember 2013 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Lebak yang melibatkan Ketua MK Akil Mochtar. Kasus kedua adalah korupsi dalam royek pengadaan alat kesehatan Provinsi Banten.

Pada 23 Februari 2015 Atut divonis kasus suap terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar 7 tahun penjara dalam putusan kasai Mahkamah Agung (MA) dari putusan 4 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Kemudian, pada 20 Juli 2017 divonis 5 tahun 6 bulan dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan kasus tindakan korupsi dengan mengatur proses penganggaran pengadaan alkes Banten dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 79 miliar.

Dalam SK Menkumham seharusnya eks Gubernur Banten itu bebas murni pada tanggal 8 Juli 2025 dari dua kasus yang menjeratnya. Kemudian dia pun diwajibkan menjalani masa percobaan selama satu tahun kedepan sehingga dia baru bebas murni pada 18 Juni 2026.

Selama menjakani masa hukuman penjara dia mendapatkan jumlah remisi sebanyak 8 bulan 105 hari.

Sebelumnya, Kepala Lapas Kelas IIA Tangerang Yekti Apriyanti membenarkan terpidana kasus suap dan korupsi alat kesehatan (Alkes) Banten dikeluarkan dari penjara setelah mendapatkan pembebadan bersyarat (PB).

"Bu Atut mendapatkan program reintegrasi yaitu pembebasan bersyarat (PB) dan sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan," kata Yekti saat dikonfirmasi.