Serang, IDN Times - Ribuan masa pendemo dari berbagai serikat buruh di Provinsi Banten berunjuk rasa di depan Pendopo Gubernur Banten, Rabu (22/12/2021). Para buruh yang datang pada pukul 14.00 WIB memblokir empat lajur jalan di depan kantor Gubernur Banten hingga saat ini pukul 16.30 WIB.
Akibat aksi tersebut, petugas kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi demonstrasi mengalihkan arus lalu lintas ke Jalan Pandeglang-Serang karena Jalan Syekh Nawawi lumpuh diblokir massa buruh.
Dalam aksinya, masa buruh menuntut Gubernur Banten Wahidin Halim merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang telah ditetapkan.
Aksi itu didasari dengan naiknya UMP DKI Jakarta 5,1 persen atau Rp225 ribu lebih dan tidak berpatokan pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 sebagai acuan kenaikan UMP di daerah.
'"Kita ingin UMP naik, masa Jakarta naik, Banten gak bisa?" kata salah satu orator di mobil komando.
Ditempat yang sama, Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Banten Intan Indria Dewi mengatakan, seharusnya Gubernur Banten lebih melihat pada aspek kemanusiaan dibandingkan dengan berpatokan pada PP nomor 36 tahun 2021 Tentang Pengupahan.
"Tidak hanya Gubernur Jakarta, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Jawa Timur. Sehingga Gubenrur Banten tidak ada ketakutan untuk merevisi SK UMK," katanya.
Menurutnya, kenaikan UMK dapat naik 5,4 persen. Hal itu dinilai ideal dengan kondisi perekonomian dan inflasi di Banten. "Masih kita aksi menuntut agar gubernur merevisi UMK yang berlaku," tambahnya.
Kesal tak ditemui oleh Gubernur Banten mereka menerobos paksa gerbang utama menuju ke Kantor Gubernur Banten. Para buruh ingin berdialog untuk memperjuangkan haknya.
Penerobosan gerbang utama menuju Kantor gubernur itu berawal dari dorong-dorang dengan polisi. Jumlah buruh yang banyak mampu menghalau barisan polisi.
Sehingga, ratusan buruh mampu merangsek melewati gerbang utama, usai dibuka oleh petugas keamanan Pemprov Banten. Saat ini mereka berorasi tepat di halaman kantor gubernur.