Serang, IDN Times - Hingga bulan ke-4 masa pandemik virus corona atau COVID-19, penyaluran bantuan sosial Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari Pemerintah Provinsi Banten tahap I belum rampung.
Berdasarkan data dari Dinas Sosial Banten ada sebanyak 421.177 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) se-Banten dengan nominal senilai Rp600 ribu untuk wilayah Tangerang Raya dan senilai Rp500 ribu untuk lima daerah lain di Banten.
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, kondisi keuangan daerah yang masih sulit sehingga menyebabkan penyaluran bantuan ini belum maksimal.
"Kalau secara keuangan kita masih berproses, belum bisa seluruhnya disalurkan karena banyak sektor yang kita berikan bantuan, selain JPS," kata Andika saat dikonfirmasi, Selasa (14/7/2020).
Andika menjelaskan, untuk masalah penganggaran itu bisa disediakan selagi pendataannya sudah selesai. Namun, di masa kesulitan keuangan ini, Pemprov tidak bisa menyalurkan secara menyeluruh karena ada sektor lain yang harus juga diperhatikan.
"Untuk itu pendapatan daerah sedang kita genjot untuk menunjang berbagai bantuan di masa pandemik ini. Kita sedang memaksimalkan pendapatan," ujarnya.
Terkait kendala masalah data KPM, lanjut Andika, pihaknya mengalami sedikit kesulitan karena basis pendataan dalam penyaluran JPS ini adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sedangkan yang kita dimiliki adalah basis data non-DTKS.
Andika mengaku tidak mau jika nanti data provinsi tidak valid atau "Kami tidak mau data timpang tindih dengan data pusat. "Oleh karena itu sampai saat ini kami masih berusaha menginventarisasi data-data non DTKS, yang akan menerima bantuan tersebut. Ada yang cepat, ada yang lambat. Itu biasa," katanya.
Untuk diketahui, Pemprov Banten telah menggeser anggaran tahap III sebesar Rp2,134 triliun untuk penanganan COVID-19. Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan di empat sektor, yakni untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, jaring pengaman sosial (JPS), dan untuk bantuan keuangan (bankeu) kepada kabupaten/kota.
Sumber dana BTT mencapai Rp 2,134 triliun yang diambil dari hasil tiga kali refocusing APBD 2020. Untuk sektor kesehatan senilai Rp266, 9 miliar, dampak ekonomi Rp245,5 miliar, JPS Rp 1,182 triliun dan untuk bantuan keuangan (bankeu) kabupaten/kota Rp 440 miliar.
Kendati sudah menganggarkan senilai Rp1,1 triliun lebih, penyaluran bansos bagi warga terdampak COVID-19 itu akan dipotong hanya dua bulan penyaluran dengan rencana awal tiga bulan bahkan lebih.